Realisasi MBG Tembus Rp 134,2 Triliun Per Agustus 2026, Suahasil Kasih Rinciannya

• 

• Bisnis

Jumat, 18 September 2026 - 13:02 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 31 Agustus 2026 mencapai Rp 134,2 triliun.

“Untuk Makan Bergizi Gratis, Rp 134,2 triliun selama 8 bulan pelaksanaan APBN 2026,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat, 18 September 2026.

Sementara jumlah penerima manfaat MBG pada Agustus 2026 mencapai 57 juta penerima, melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Suahasil menyatakan, Kementerian Keuangan mendukung reformasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang sedang berjalan. Kementerian Keuangan terus melakukan koordinasi dengan BGN.

“Kami melihat bahwa program MBG ini, saat ini, semakin tepat sasaran didukung oleh reformasi Badan Gizi Nasional yang secara gencar diumumkan dalam beberapa waktu terakhir,” ujar Suahasil.

Kementerian Keuangan mencatat sejumlah kebijakan reformasi BGN terbaru, yakni SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk meningkatkan keamanan pangan MBG; kemudian penutupan SPPG tanpa SLHS dengan tetap menjamin layanan bagi penerima manfaat.

Selanjutnya, terdapat kebijakan penataan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), di mana SPPG di daerah 3T dengan stunting tinggi dan diprioritaskan untuk kelompok santri dan 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kebijakan reformasi lainnya yang juga disorot oleh Kementerian Keuangan adalah target penerima manfaat yang dialihkan dari SPPG ke BGN, sehingga distribusi MBG menjadi lebih optimal.

“Kami menyambut baik reformasi di BGN ini sehingga kita bisa melakukan lebih tepat sasaran. Uang rakyat yang dipakai untuk Makan Bergizi Gratis menjadi betul-betul kena kepada yang membutuhkan,” kata Suahasil.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghapus 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkannya ke kelompok yang lebih membutuhkan, termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Kepala BGN, Sudaryono menjelaskan, seluruh satuan pendidikan tersebut terdiri atas sekolah internasional maupun sekolah swasta kalangan atas. Dia menyebut, langkah ini merupakan upaya refocusing agar Program MBG semakin tepat sasaran. (Ant).