RI dan Malaysia Kompak Buka Opsi Potong Gaji Menteri demi Efisiensi Anggaran

1 week ago 9

Minggu, 19 April 2026 - 11:15 WIB

Jakarta, VIVA – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membuka kemungkinan pemotongan gaji para menteri jika krisis di Timur Tengah semakin memburuk dan memberikan tekanan lebih besar terhadap kondisi ekonomi negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Anwar saat ditemui media usai salat di Surau Bomba, Cyberjaya, pada 17 April 2026. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut dapat dipertimbangkan jika situasi ekonomi menjadi lebih berat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Namun, Anwar juga menilai gaji para menteri saat ini sebenarnya sudah relatif rendah dan yang paling penting adalah bagaimana mereka menjalankan tugas dengan baik untuk rakyat.

“Yang penting adalah mereka melayani dengan baik,” kata Anwar Ibrahim, sebagaimana dikutip dari The Straits Times, Minggu, 19 April 2026.

Pernyataan tersebut muncul setelah Anwar ditanya apakah Malaysia akan mengikuti usulan Indonesia, yang berencana memangkas gaji para menteri sebagai bagian dari langkah pengetatan fiskal yang lebih luas.

“Kalau saya pribadi, saya tidak masalah tidak mengambil gaji. Tetapi gaji itu adalah hak mereka selama mereka bekerja dengan baik, dan saya rasa itu wajar,” ungkapnya. 

“Namun, tidak ada halangan (untuk pemotongan gaji) jika situasi ekonomi menjadi lebih parah, hal itu bisa dipertimbangkan,” sambungnya. 

Langkah efisiensi anggaran menjadi perhatian di banyak negara Asia seiring meningkatnya tekanan ekonomi akibat konflik geopolitik global, khususnya perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok internasional.

Krisis tersebut telah memberi dampak pada banyak negara, termasuk Malaysia, yang harus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pernyataan Anwar soal kemungkinan pemotongan gaji menteri menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang untuk berbagai langkah penyesuaian fiskal jika kondisi ekonomi memburuk.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Meski belum menjadi keputusan resmi, sinyal ini menunjukkan bahwa Malaysia mulai menyiapkan berbagai skenario antisipasi menghadapi dampak lanjutan dari krisis global.

Di Indonesia sendiri, wacana pemotongan gaji menteri juga sempat mencuat sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran. Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa hingga saat ini usulan tersebut belum pernah dibahas secara resmi di tingkat pemerintah.

Halaman Selanjutnya

Ia menjelaskan, pembahasan terkait pemotongan gaji maupun tunjangan menteri memang sempat muncul, namun belum masuk dalam agenda resmi pemerintah. “Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja,” ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Halaman Selanjutnya

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |