Seskab Sebut Presiden Prabowo Minta Babinsa Edukasi Warga Soal Bahaya Karhutla

• 

• Berita

• Nasional

Minggu, 30 Agustus 2026 - 10:01 WIB

Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto meminta prajurit TNI, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), ikut mengedukasi masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya usai pertemuan Presiden Prabowo dengan Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Menteri Sekretaris Negara.

Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 29 Agustus 2026, sejak sore hingga malam hari.

Teddy mengatakan, Presiden Prabowo ingin edukasi mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan dilakukan langsung kepada masyarakat di tingkat desa. Dalam hal ini, Babinsa diminta ikut berperan menyampaikan edukasi tersebut kepada warga.

"Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama," kata Teddy sebagaimana keterangan Sekretariat Kabinet di Jakarta, Minggu.

Menurut Teddy, pelibatan Babinsa diharapkan dapat membuat edukasi mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan diterima langsung oleh masyarakat di tingkat desa.

Instruksi tersebut menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo di tengah upaya pemerintah menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.

Selain persoalan karhutla, pertemuan Presiden Prabowo bersama jajaran terkait juga membahas perkembangan penanganan sejumlah bencana.

Salah satunya mengenai penanganan pascagempa bumi di Flores serta erupsi Gunung Merapi.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo juga meminta laporan perkembangan mengenai penyesuaian syarat perekrutan bagi masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap masyarakat di wilayah pedalaman sekaligus upaya menyesuaikan proses perekrutan prajurit TNI dengan kondisi masyarakat setempat. (Ant)