Singgung Ambiguitas Sikap PDIP, Misbakhun Golkar: Politik Dua Kaki Tidak Elegan

• 

• Berita

• Nasional

Minggu, 21 Juni 2026 - 19:07 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyinggung sikap sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belakangan gencar mengkritik pemerintah di tengah dinamika politik nasional.

Misbakhun menilai kritik dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar dan harus dihormati. Namun, dia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap mengedepankan tanggung jawab serta tidak memperkeruh situasi politik yang sedang menghadapi berbagai tantangan.

"Kritik itu penting dalam demokrasi agar pemerintah terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun, dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi tekanan karena situasi geopolitik saat ini, kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas, perlu ajakan yang lebih mendinginkan suasana supaya lebih mereda," kata dia kepada wartawan, Minggu, 21 Juni 2026.

Ketua Komisi XI DPR RI itu mengatakan pemerintah saat ini terbuka terhadap berbagai kritik yang berkembang di masyarakat. Dia mencontohkan penanganan dugaan penyelewengan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah memasuki proses penegakan hukum.

“Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan, buktinya MBG dilakukan upaya penegakan hukum,” kata dia.

Lebih lanjut, Misbakhun secara khusus menyoroti kritik yang disampaikan sejumlah politisi PDIP. Menurut dia, sebagai partai yang memiliki pengalaman panjang memimpin pemerintahan, PDIP seharusnya mampu menghadirkan kritik yang lebih konstruktif.

“PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengopersionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi,” ujar Misbakhun.

Selain itu, dia juga menyinggung posisi politik partai yang menurutnya harus jelas, terutama dalam relasinya dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Misbakhun menilai tidak tepat apabila sebuah partai mengambil sikap yang tidak tegas antara mendukung atau berada di luar pemerintahan.

Menurut dia, partai politik tidak seharusnya menikmati dampak positif ketika program pemerintah mendapat apresiasi publik, tetapi langsung mengambil jarak ketika pemerintah menghadapi persoalan atau kebijakan yang tidak populer.

“Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan,” katanya.