Soal Rating Kredit S&P, Purbaya: Lembaga Internasional yang Jujur Melihat Kebijakan Kita Baik

• 

• Bisnis

Selasa, 14 Juli 2026 - 14:11 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menilai, peringkat kredit yang diberikan Standard & Poor's (S&P) Global Ratings kepada Indonesia, adalah bukti bahwa lembaga internasional yang jujur dan independen akan melihat bahwa berbagai kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia pada dasarnya baik.

Hal itu disampaikan Purbaya, dalam merespons laporan S&P yang kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB untuk jangka panjang, dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil.

"Pengumuman S&P ini memberikan indikasi yang jelas, bahwa memang lembaga internasional yang benar, yang jujur, prudent, dan independent, melihat bahwa kebijakan kita itu baik," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.

Bahkan, menurutnya laporan S&P itu juga berhasil mematahkan sejumlah sentimen negatif terhadap perekonomian nasional, yang marak beredar sejak awal tahun 2026 lalu.

"Dari awal tahun sampai sekarang, kita selalu didera oleh berita negatif, (disebut) rating kita akan turun, anggaran kita dilakukan secara brutal, dan lain-lain. Sehingga ada kesan bahwa peringkat utang kita akan diturunkan, bukan hanya outlook-nya saja," ujarnya.

Karenanya, Purbaya menilai bahwa peringkat kredit Indonesia yang dipertahankan oleh S&P dengan outlook stabil itu, merupakan kabar baik yang membuktikan masih terjaganya kepercayaan lembaga pemeringkat internasional terhadap arah kebijakan pemerintah Indonesia.

Dia mengakui, hasil tersebut tidak terlepas dari komunikasi yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI, dengan para investor dan lembaga pemeringkat saat melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada April 2026 lalu.

Dalam sejumlah pertemuan di AS itu, Purbaya mengatakan bahwa baik pemerintah maupun pihak DPR telah sama-sama menjelaskan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif masih berjalan baik, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pun tetap berkesinambungan.

"Sehingga mereka bisa melihat bahwa kebijakan kita adalah kebijakan yang utuh, dan betul-betul bertujuan untuk memakmurkan rakyat tanpa melanggar undang-undang yang ada," kata Purbaya.

Hal itulah yang menurut Purbaya membuat hasil penilaian S&P tetap memandang bahwa kebijakan ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat.