Stok Beras RI Tembus 5 Juta Ton Lebih, Pasokan Nasional Sudah Aman?

• 

• Bisnis

Rabu, 13 Mei 2026 - 13:15 WIB

Surabaya, VIVA – Pemerintah mencatat cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 5,28 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut disebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. 

Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Aida S Budiman dalam peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa di Gudang Bulog Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 13 Mei 2026.

Ia mengatakan, tingginya stok beras tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi nasional. “Bahkan cadangan beras pemerintah ini tertinggi sepanjang sejarah. Di bulan Mei ini 5,28 juta ton,” kata Aida di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu. 

Ia menjelaskan, komponen pangan bergejolak atau volatile food masih menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan inflasi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“(Secara inflasi) bagi masyarakat yang penghasilannya rendah, ini bobot dari penghasilannya bisa 60-80 persen,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, BI bersama pemerintah pusat dan daerah juga meluncurkan GPIPS sebagai penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program itu difokuskan pada penguatan pasokan pangan dan distribusi antardaerah.

“Kami lihat pengendalian inflasi pangan ini harus kita lebih perkuat lagi dengan adanya pasokan. Karena pasokan ini penting untuk memastikan nanti yang namanya kesenjangan antarwaktu dan antardaerah,” ujarnya.

Peluncuran GPIPS dilakukan di Jawa Timur karena wilayah tersebut dinilai memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional. Jawa Timur disebut menjadi produsen utama sejumlah komoditas pangan seperti padi, jagung, cabai, tebu, dan susu.

Selain itu, sekitar 80 persen distribusi pangan ke 19 provinsi di kawasan timur Indonesia juga ditopang dari Jawa Timur. Kapasitas gudang Bulog di wilayah tersebut tercatat mencapai sekitar 22,81 persen dari total kapasitas nasional.

Meski stok beras nasional meningkat, Aida menilai tantangan ketahanan pangan masih perlu diantisipasi, terutama terkait perubahan iklim dan karakter komoditas pangan yang bersifat musiman.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus mendukung pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi melalui sinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah.