Timwas DPR Bertolak ke Saudi, Awasi Penggunaan Dana Haji dan Layanan Jemaah

• 

• Berita

• Nasional

Minggu, 17 Mei 2026 - 13:26 WIB

VIVA – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2026 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci, untuk melakukan peninjauan langsung guna memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Keberangkatan Timwas dilakukan dalam dua kelompok terbang atau kloter, yakni Sabtu, 16 Mei 2026 dan Minggu, 17 Mei 2026. Timwas Haji DPR akan melakukan pengecekan di lapangan yang mencakup berbagai aspek krusial yang bersentuhan langsung dengan kenyamanan jemaah sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat saat rapat Panja.

"Kita akan memastikan semua yang dialami jemaah di Madinah ini, baik terkait pemondokannya maupun kateringnya, masih akan kita cek semuanya," kata Cucun sebelum bertolak ke Arab Saudi, Sabtu, seperti dilansir laman DPR RI.

Politikus PKB ini menegaskan Timwas Haji DPR akan mencocokkan kondisi aktual dengan kesepakatan yang telah dibuat saat rapat Panja. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan adalah kapasitas penempatan jumlah jemaah per kamar serta jarak hotel ke area ibadah, baik selama di Madinah maupun saat di Mekkah nanti.

"Termasuk komitmen dari kementerian terkait pada saat Panja, bahwa penempatan akomodasi itu jumlah per kamarnya sekian, dan jarak hotelnya di Madinah juga berapa," ujarnya

Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina menambahkan pengawasan langsung DPR akan mencakup pelayanan jemaah haji Indonesia di Madinah dan Mekkah. Pengawasan itu difokuskan mulai dari kawasan Markaziyah Madinah dan Mekkah, layanan kesehatan, katering, hingga kelayakan hotel yang ditempati jemaah.

Menurutnya, DPR telah memetakan sejumlah titik krusial yang akan menjadi perhatian selama proses pengawasan berlangsung, termasuk  rumah sakit yang berkaitan dengan layanan kesehatan jemaah, termasuk pelaksanaan asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Saudi.

Selain kesehatan, DPR juga menyoroti kualitas konsumsi jemaah. Selly menyebut menu katering yang kurang sesuai dengan selera Nusantara mulai dikeluhkan, dan berpotensi menimbulkan kejenuhan bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.

Tak hanya itu, DPR menerima laporan adanya hotel yang dinilai tidak layak untuk kembali digunakan pada musim haji mendatang. Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat bersama Kementerian Haji.