Tokoh NU Ingatkan Politik Uang di Muktamar Bisa Gadaikan Masa Depan NU

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 6 April 2026 - 15:37 WIB

Jakarta, VIVA – Tokoh Nahdatul Ulama (NU) HRM Khallilur R Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur mengingatkan, penyelenggaraan Muktamar NU mendatang harus bebas dari politik uang dan bahkan bila perlu mengharamkan politik uang. 

Menurut Gus Lilur menegaskan politik uang tak hanya menghadapi suara peserta Muktamar, tetapi juga bisa menggadai masa depan NU.

"Sebelum Muktamar bergerak terlalu jauh dalam dinamika kandidat dan konfigurasi kekuatan, ada satu hal yang harus ditegaskan sejak awal, dengan jernih, tanpa kompromi, yakni politik uang adalah haram, dan NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram," ujar Gus Lilur kepada wartawan, Senin, 6 April 2026.

Penegasan politik uang adalah haram, kata Gus Lilur, bukan sekadar pengulangan norma, tetapi penetapan arah. Pasalnya, dari situlah seluruh proses Muktamar akan diuji, apakah menjadi ruang pemilihan yang bermartabat, atau sekadar arena transaksi yang membahayakan masa depan organisasi.

"Yang paling mendasar adalah memastikan bahwa seluruh peserta Muktamar tidak terlibat dalam praktik politik uang. Tidak menerima, tidak menegosiasikan, apalagi menjadi bagian dari distribusinya, terlebih jika uang itu berasal dari praktik korupsi. Karena di titik itu, persoalannya tidak lagi berhenti pada pelanggaran etik, tetapi bertransformasi menjadi risiko hukum dan institusional," kata dia.

Gus Lilur juga mengingatkan NU bisa terseret dalam jejaring korupsi, bahkan berpotensi masuk dalam pusaran tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurut dia, hal tersebut bukan asumsi berlebihan, melainkan konsekuensi nyata dari hubungan antara uang, kekuasaan, dan hukum.

"Menerima politik uang berarti bukan hanya menjual suara, tetapi juga menggadaikan masa depan NU. Kesadaran itu seharusnya berlanjut pada langkah yang lebih tegas bahwa mulai saat ini, PBNU harus membersihkan organisasi dari mereka yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi," tutur dia.

Gus Lilur mengatakan, NU tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa belakangan ini, citra NU ikut tercoreng oleh isu-isu yang beririsan dengan tata kelola kekuasaan, termasuk dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Terlepas dari proses hukum yang berjalan, kata dia, kasus-kasus tersebut sudah merusak persepsi publik.