UMP Berlaku untuk Siapa Saja? Simak Aturan Lengkap Kenaikan Upah Minimum

• 

• Bisnis

Selasa, 23 Desember 2025 - 13:31 WIB

Jakarta, VIVA – Setiap akhir tahun, isu kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP selalu menjadi perhatian besar bagi pekerja dan pengusaha. Tidak sedikit pekerja yang berharap gajinya otomatis naik seiring penetapan UMP baru, sementara di sisi lain perusahaan juga harus menyesuaikan kebijakan pengupahan agar tetap sesuai regulasi. 

Sayangnya, masih banyak kesalahpahaman soal siapa sebenarnya yang berhak menerima kenaikan UMP.

Banyak pekerja mengira bahwa UMP berlaku untuk semua karyawan tanpa pengecualian. Padahal, aturan UMP memiliki batasan dan ketentuan yang cukup jelas. 

Agar tidak keliru memahami hak dan kewajiban, penting bagi pekerja maupun perusahaan untuk mengetahui definisi UMP, siapa saja yang dilindungi oleh aturan ini, serta bagaimana pengupahan diatur bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Upah Minimum Itu Buat Siapa?

Mengutip dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 23 Desember 2025, upah minimum merupakan batas upah bulanan terendah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja. UMP ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai jaring pengaman agar pekerja memperoleh penghasilan minimum yang layak sesuai kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di suatu provinsi.

Dalam praktiknya, komponen upah minimum dapat terdiri dari dua bentuk, yaitu upah pokok tanpa tunjangan, atau upah pokok yang ditambah dengan tunjangan tetap. Artinya, selama total komponen tersebut tidak lebih rendah dari UMP yang berlaku, perusahaan dianggap telah memenuhi kewajiban upah minimum.

Namun, ada ketentuan penting yang sering luput dari perhatian. Jika di suatu perusahaan komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka upah pokoknya paling sedikit harus sebesar upah minimum. Dengan kata lain, tunjangan tidak tetap tidak boleh digunakan untuk “menambal” kekurangan upah pokok agar mencapai UMP.

Yang juga perlu dipahami, UMP berlaku khusus bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Kelompok inilah yang secara langsung dilindungi oleh ketentuan upah minimum. 

Oleh karena itu, ketika pemerintah mengumumkan kenaikan UMP, maka pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun berhak menerima penyesuaian upah agar tidak berada di bawah standar minimum terbaru.