Wacana Kenaikan Biaya Haji 2027, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Lakukan Rasionalisasi

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 9 Juli 2026 - 15:10 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berharap tidak ada kenaikan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027.

Dia mengatakan wacana kenaikan biaya haji masih bersifat usulan. Jumlah pastinya, kata dia, masih dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR.

“Itu kan baru usulan. Nanti dibahas BPIH, ini biaya perjalanan ibadah Haji itu kan dirasionalisasi, komponen apa yang naik,” kata Cucun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Juli 2026.

Cucun menjelaskan, DPR akan mengusulkan kepada pemerintah agar tidak menaikkan seluruh komponen biaya.

“Pasti kan kita akan minta komponen yang turun dong, jangan ada komponen naiknya semua,” ungkap Cucun.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menanggapi soal biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 yang berpotensi naik.

Said menilai ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dianggap mampu secara finansial maupun fisik. Apabila terjadi kenaikan biaya, dia menilai subsidi dari APBN bisa menimbulkan persoalan dari sisi syariat.

“Ya itulah repotnya. Orang naik haji itu bagi orang yang mampu, lagir dan batin. Kalau orang yang mampu kemudian pemerintah diminta turun tangan, itu akan jadi problem dari sisi syar'i,” kata Said di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Juli 2026.

Daripada disubsidi dari APBN, dia menyarankam agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa lebih kreatif mengelola dana calon jemaah.

Menurut Said, BPKH dapat melakukan usaha untuk menghasilkan keuntungan untuk digunakan subsidi biaya.

“Oleh karenanya lebih baik jangan pemerintah dong, BPKH yang selama ini menampung dana jemaah haji,” ujar Said.

“Supaya dia hasil usahanya ditambah, diperbesar, dan sebagainya, sehingga punya kemampuan. Dari sisa hasil, dari keuntungan hasil usaha untuk menambal kekurangan atau kenaikan ongkos haji,” tambahnya.

Ketua DPP PDIP itu menilai penggunaan APBN sebaiknya lebih diprioritaskan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin

“Yang miskin masih banyak. Masa kita suruh bantuin yang mampu. Jangan dong. Saya tidak pernah merekomendasikan hal yang seperti itu, karena ya problem syar'i-nya,” ujar Said.