1 week ago
9
VIVA – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mendalami temuan lebih dari 1,4 juta data penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat judi online (judol).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, temuan tersebut belum bisa serta-merta menjadi dasar untuk mencabut bantuan dari masyarakat yang namanya tercantum dalam data tersebut.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Sebab, Kemensos menemukan adanya dugaan penyalahgunaan data pribadi, termasuk kartu tanda penduduk (KTP) milik kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) dan keluarga tidak mampu.
"Ada 1.400.000 lebih terindikasi penerima bansos bermain judol. Sekarang kita dalami, ada fenomena KTP penerima bansos dimanfaatkan orang lain untuk membuat akun, membeli motor, atau langganan listrik," kata Gus Ipul di Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Menurut Gus Ipul, penyalahgunaan data tersebut tidak selalu dilakukan oleh pihak luar. Dalam sejumlah kasus, transaksi judi online menggunakan identitas penerima bansos justru dilakukan oleh anak atau anggota keluarga tanpa sepengetahuan pemilik KTP.
Kondisi tersebut membuat Kemensos perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum menentukan status penerima bantuan.
Gus Ipul memastikan pihaknya akan melakukan verifikasi ulang di lapangan, terutama terhadap lansia dan masyarakat tidak mampu yang bantuan sosialnya sempat tertolak atau dihentikan karena muncul indikasi aktivitas judi online dalam data mereka.
"Jika terbukti memenuhi kriteria dan tidak bersalah secara langsung, bansos akan tetap disalurkan," cetusnya.
Kemensos Siapkan Mitigasi
Selain melakukan verifikasi terhadap penerima bansos, Kemensos juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi kembali terjadi.
Gus Ipul mengatakan penguatan sistem informasi digital menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk meningkatkan keandalan pengelolaan data penerima manfaat.
Kemensos juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Polri untuk menangani dugaan kejahatan siber dan aktivitas judi online yang memanfaatkan data masyarakat.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Di sisi lain, pemerintah terus melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Gus Ipul, pemutakhiran tersebut memungkinkan pemerintah melihat secara lebih rinci alasan perubahan status ekonomi masyarakat penerima bansos.
Halaman Selanjutnya
Perubahan status tersebut, kata dia, tidak selalu berarti penerima sudah tidak layak mendapatkan bantuan. Ada masyarakat yang memang telah mandiri atau mengalami peningkatan kondisi ekonomi karena intervensi program pemerintah.
