13 Ribu Pengaduan Masuk, Kemenhaj Bongkar Dugaan Praktik Mafia Haji dan Umrah

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 14 September 2026 - 14:39 WIB

VIVA – Kementerian Haji dan Umrah membuka saluran pengaduan khusus bagi masyarakat yang menemukan dugaan masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan sekaligus memberantas praktik yang berpotensi merugikan jamaah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, kanal pengaduan tersebut sengaja dibuka seluas mungkin agar masyarakat dapat menjadi sumber informasi dalam mengungkap berbagai persoalan di lapangan.

“Hari ini kami meneguhkan komitmen untuk membongkar semua praktek-praktek mafia haji dan umrah dan memberikan ruang yang sangat luas kepada publik untuk melakukan pengaduan supaya datanya datang dari publik,” ujar Dahnil di Jakarta, Senin 14 September 2026. 

Menurut Dahnil, pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umrah menjadi penting karena sektor tersebut melibatkan perputaran dana yang sangat besar. Ia menyebut nilainya dapat mencapai sekitar Rp120 triliun.

Besarnya nilai ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah tersebut membuat pemerintah berupaya memastikan seluruh proses berlangsung secara transparan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan cara merugikan jamaah.

Untuk memudahkan masyarakat melapor, Kementerian Haji dan Umrah menyediakan hotline di nomor 08118885888. Selain melalui sambungan tersebut, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan secara langsung di sejumlah titik keberangkatan jamaah.

Beberapa lokasi layanan pengaduan tersedia di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, serta Bandara Juanda, Surabaya.

“Masyarakat juga bisa mengadu dengan mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang ada di wilayahnya,” kata Dahnil.

Menariknya, sejak hotline tersebut diumumkan, jumlah laporan yang masuk disebut telah mencapai sekitar 13 ribu pengaduan. Sebagian laporan tersebut telah melalui proses penanganan dan verifikasi oleh pihak Kementerian Haji dan Umrah.

Dahnil mengatakan, sebagian besar aduan yang diterima berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah umrah. Laporan dari masyarakat tersebut kemudian menjadi salah satu sumber informasi bagi pemerintah untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus menindaklanjuti dugaan praktik manipulasi atau kecurangan.

Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih bersih. Pemerintah pun ingin memastikan jamaah mendapatkan layanan sesuai ketentuan dan tidak menjadi korban praktik yang merugikan.