Pengalaman Pasien Bakal Jadi Acuan Akreditasi RS, Menkes: Pasien BPJS Dijudesin Nggak Sama Dokter

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 14 September 2026 - 13:20 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bakal melakukan evaluasi terhadap sistem akreditasi rumah sakit (RS). Ia pun mengungkapkan kriteria penilaian rumah sakit nantinya berdasarkan pengalaman pasien.

Hal tersebut diungkapkan Menkes Budi Gunadi Sadikin saat hadir dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, pada Senin, 14 September 2026.

"Nanti kita ukur ya, bahwa akreditasi berdasarkan pengalaman pasien untuk masing-masing proses yang utama," kata Menkes Budi.

Budi kemudian mencontohkan beberapa pengalaman pasien yang sering dikeluhkan. Terutama dalam antre pengambilan obat yang terlalu lama, hingga mendapatkan respons sinis ketika berinteraksi dengan dokter.

Budi menegaskan nantinya pihak rumah sakit tak lagi bisa melaporkan hal yang baik saja kepada Kementerian Kesehatan. Karena, kata dia, pengalaman pasien akan memberikan nilai terhadap akreditasi RS.

"Misal pendaftarannya lama apa nggak, antre dokternya lama apa nggak, ini obatnya lama apa nggak, kemudian pada saat berinteraksi dengan dokter, dijudesin apa nggak dia sebagai pasien BPJS," kata Menkes Budi.

Selain itu, fasilitas rumah sakit juga akan menjadi salah satu penilaian akreditasi. Menkes Budi mengatakan bahwa banyak pasien mengeluhkan tempat tidur rumah sakit yang kurang bersih.

"Karena rumah sakit kan diukurnya sekarang bed-nya ada nggak, bersih apa nggak, ada ventilatornya apa nggak, ada gordennya apa nggak. Nah, kita akan ukur nanti orang operasi di sana usus buntu ketinggalan perban apa nggak? Itu kan sering terjadi," katanya.

Kemudian, dari sisi tenaga kesehatan, Menkes Budi menegaskan masih banyak RS paripurna yang tak membayarkan gaji pegawai. Selain itu, angka kematian ibu dan bayi juga masih tinggi.

"Jadi waktu kemarin misalnya kita mulai melihat rumah sakit mana yang kematian ibu dan anaknya tinggi. Ya itu terjadi di rumah sakit-rumah sakit Paripurna di beberapa kabupaten, kota, ya. Kita lihat keluhan yang SDM-nya tidak dibayar. Misalnya dokter-dokternya tidak dibayar, jaspelnya ditunda, itu terjadi juga di rumah sakit-rumah sakit Paripurna," katanya.

Budi menilai kondisi tersebut tak seharusnya terjadi pada rumah sakit dengan predikat Paripurna. Sebab, predikat itu harusnya mencerminkan kualitas pelayanan.