Aftech Petakan 5 Transisi Fintech RI dalam Laporan AMS 2025–2026, Simak Detilnya

• 

• Bisnis

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:29 WIB

Jakarta, VIVA – Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) memetakan lima transisi struktural yang akan semakin menentukan daya saing industri ke depan, mulai dari penguatan fundamental bisnis hingga penciptaan dampak ekonomi dan sosial yang lebih berkelanjutan.

Ketua Umum Aftech, Pandu Sjahrir mengatakan, pemetaan ini menjadi pesan utama Annual Members Survey (AMS) 2025–2026, yang melibatkan 141 perusahaan anggota AFTECH dari sektor sistem pembayaran, pembiayaan digital, aset digital, layanan teknologi finansial, serta platform pendukung ekosistem.

Dia mengatakan, hasil AMS tahun ini menegaskan bahwa ukuran daya saing industri fintech semakin berkembang, seiring dengan meningkatnya kematangan industri. 

“Industri fintech Indonesia sedang memasuki fase pendewasaan. Daya saing ke depan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat perusahaan tumbuh," kata Pandu dalam keterangannya, Jumat, 10 Juli 2026.

"Tapi oleh seberapa kuat fundamental bisnisnya, seberapa konsisten regulasi dapat diimplementasikan, seberapa besar kepercayaan digital yang bisa dibangun, serta seberapa nyata dampaknya bagi masyarakat dan perekonomian,” ujarnya.

Berdasarkan AMS 2025-2026, Aftech mengidentifikasi lima transisi struktural yang akan membentuk arah perkembangan industri fintech indonesia ke depan.

Pertama, dari pertumbuhan menuju penguatan fundamental bisnis. Setelah periode ekspansi yang kuat, profitabilitas, efisiensi, dan kualitas model bisnis menjadi ukuran keberhasilan yang semakin tercermin. Hal ini tercermin dari 77 persen responden yang menjadikan kemitraan strategis sebagai strategi pertumbuhan utama, sementara 97 persen tidak mengubah model bisnisnya dalam satu tahun terakhir.

"Kedua, dari regulasi menuju kepastian implementasi. Seiring kerangka regulasi semakin berkembang, kebutuhan industri bergeser pada konsistensi, harmonisasi, dan kepastian penerapan," kata Pandu.

Sebanyak 84 persen responden menempatkan kepastian dan stabilitas regulasi sebagai dukungan pemerintah yang paling dibutuhkan. Ketiga, dari infrastruktur digital menjadi kepercayaan digital. Infrastruktur tidak lagi hanya dibutuhkan untuk mempercepat konektivitas dan transaksi, tetapi juga untuk membangun keamanan dan kepercayaan.

"Sebanyak 53 persen responden menempatkan penguatan identitas digital sebagai prioritas utama pengembangan infrastruktur," ujar Pandu.

Keempat, dari adopsi teknologi menuju penguatan kapabilitas Ketika penggunaan teknologi semakin luas, tantangan berikutnya adalah memastikan kesiapan manusia dan organisasi mampu mengimbanginya. Sebanyak 48 persen responden menyebut talenta di bidang data, AI, dan analitik sebagai kategori tenaga kerja yang paling sulit direkrut.