Solo, VIVA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ikut memberikan tanggapannya terkait isu pemblokiran anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, mantan Wali Kota Solo itu memilih untuk menanyakan persoalan tersebut ke pihak yang berwenang.
"Tanyakan ke kepala Otorita IKN (anggaran IKN diblokir), tanyakan Pemerintah, " kata Jokowi usai melakukan pertemuan dengan politikus Partai Buruh Nigeria Peter Obi di rumah pribadinya di Solo pada Jumat, 7 Februari 2025.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya memang masih berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, namun komunikasi tersebut hanya sebatas menanyakan kabar dan tidak membahas urusan pekerjaan.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan bentuk komunikasinya dengan Basuki, "Ya kadang-kadang (komunikasi Basuki) mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. Sehat pak Bas hehe, keluarga gimana, gitu aja, " ujarnya.
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN)
Photo :
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jokowi juga menekankan bahwa segala urusan terkait IKN sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah saat ini. "Itu kan (IKN) urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah," tegasnya.
Di lokasi terpisah, tepatnya di Pura Mangkunegaran, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan klarifikasi mengenai isu pemblokiran anggaran tersebut.
Pembangunan Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Menurut Dody, tidak ada pemblokiran atau penguncian terhadap seluruh anggaran 2025 di Kementerian PUPR. Yang terjadi adalah upaya efisiensi sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Anggaran untuk IKN, kami minta untuk menanyakan langsung ke Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Ya itu kan total ya, apa namanya sebetulnya bukan di lock hanya sekedar kan beberapa kali waktu pak presiden mengatakan bahwa kita wajib efisien ya kan, wajib mengurangi kebocoran sana sini kan," bebernya.
Halaman Selanjutnya
Source : Dok. Istimewa