Anggota DPR Dorong Pemanfaatan CNG buat Kurangi Ketergantungan LPG Impor

• 

• Bisnis

Rabu, 29 April 2026 - 11:36 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman dari Fraksi Partai Golkar, mendorong pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai salah satu opsi strategis dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang masih tinggi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Yulisman menilai, dengan kondisi sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor, diperlukan langkah terobosan yang tidak hanya berfokus pada jangka panjang seperti pembangunan jaringan gas (jargas), tetapi juga solusi cepat dan fleksibel seperti CNG.

“CNG ini bisa menjadi solusi transisi yang realistis. Kita punya sumber gas domestik yang cukup besar, tinggal bagaimana kita distribusikan secara efektif ke masyarakat dan sektor usaha,” ujar Yulisman dalam keterangannya, Rabu, 29 April 2026.

Ia menjelaskan, dibandingkan LPG yang sebagian besar berasal dari impor, CNG berbasis gas alam dalam negeri sehingga secara ekonomi lebih efisien dan mampu mengurangi tekanan terhadap APBN, khususnya dari sisi subsidi energi.

Menurutnya, pengembangan CNG sangat relevan diterapkan di daerah-daerah yang memiliki potensi gas melimpah, namun belum sepenuhnya terjangkau jaringan pipa gas. Beberapa wilayah seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi percontohan implementasi skema ini.

“Daerah-daerah penghasil gas seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan itu sangat potensial. Di sana kita bisa mulai dari skala industri, UMKM, hingga perumahan melalui skema CNG atau yang dikenal sebagai virtual pipeline,” jelasnya.

Yulisman menambahkan, keberhasilan sejumlah negara seperti India, Pakistan, dan Argentina dalam mengembangkan CNG menunjukkan bahwa pemanfaatan gas domestik secara optimal mampu menekan ketergantungan terhadap energi impor sekaligus meningkatkan efisiensi energi nasional.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengembangan CNG perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar ketahanan energi nasional, bersama dengan percepatan pembangunan jargas di wilayah perkotaan serta pengembangan program hilirisasi energi seperti gasifikasi batubara, sebagai langkah konkret menuju kemandirian energi nasional.