Anggota DPR: Pelebaran Defisit APBN 2025 Cerminkan Tekanan Struktural Fiskal

• 

• Bisnis

Selasa, 17 Maret 2026 - 22:16 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar DPR RI, Eric Hermawan, menilai realisasi APBN 2025 yang menunjukkan pelebaran defisit menjadi sinyal kuat adanya tekanan struktural dalam pengelolaan fiskal nasional. 

Ia menyoroti realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target Rp3.005,1 triliun, di tengah belanja negara yang tetap tinggi sebesar Rp3.451,4 triliun. Kondisi ini mendorong defisit melebar menjadi Rp695,1 triliun atau sekitar 2,92 persen terhadap PDB, mendekati ambang batas 3 persen yang ditetapkan undang-undang.

Ia menjelaskan bahwa shortfall pendapatan, khususnya dari sektor perpajakan, menjadi faktor dominan ketidakseimbangan fiskal. Realisasi penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp2.217,9 triliun atau 89,0 persen dari target, dengan kekurangan sekitar Rp273 triliun. 

Menurutnya, pelemahan ini menggerus fungsi pajak sebagai tulang punggung pembiayaan negara dan memperbesar ketergantungan pada utang. 

Sementara itu, meskipun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 104 persen dari target atau Rp534,1 triliun, surplus tersebut relatif kecil dan tidak mampu menutup kesenjangan besar pada sektor pajak.

Di sisi belanja, Eric menyoroti adanya distorsi alokasi yang mengindikasikan lemahnya disiplin fiskal. Belanja Kementerian/Lembaga tercatat melonjak hingga Rp1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target, sedangkan belanja non-K/L yang mencakup subsidi dan perlindungan sosial hanya terealisasi 71,5 persen atau Rp1.102,0 triliun.

Ketidakseimbangan ini, menurutnya, tidak hanya mencerminkan masalah pengendalian anggaran, tetapi juga berpotensi menurunkan efektivitas belanja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Lebih lanjut, Eric mengingatkan bahwa memburuknya keseimbangan primer dari target Rp63,3 triliun menjadi defisit Rp180,7 triliun merupakan indikator serius meningkatnya tekanan fiskal. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan utang tidak sepenuhnya digunakan untuk belanja produktif, tetapi juga untuk menutup kewajiban fiskal yang ada. 

Di sisi lain, pembiayaan anggaran juga meningkat signifikan hingga Rp744,0 triliun atau 120,8 persen dari target, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko utang dan biaya pembiayaan di masa depan.

Untuk itu, Eric menekankan urgensi konsolidasi fiskal yang kredibel pada tahun 2026. Ia mencermati bahwa pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun, dengan fokus peningkatan penerimaan perpajakan menjadi Rp2.693,7 triliun, serta menekan defisit ke level 2,68 persen PDB.