4 hours ago
3
Jakarta, VIVA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut angka pengangguran RI turun ke level terendah sejak krisis 1998.
Hal tersebut dikatakan Prabowo dalam pidato kenegaraannya di Gedung MPR-DPR RI pada 15 Agustus 2025 lalu.
Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI tahun 2025
Photo :
- ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto
Namun, pernyataan itu dikritik oleh Anies, ia menilai klaim Prabowo justru berbeda dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
“Satu tahun sudah pemerintahan baru ini berjalan, pak presiden (Prabowo) baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 1998, bagus dong kalau gitu? Tapi kenapa dalam obrolan sehari-hari, yang kedengaran malah sebaliknya? Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana, loh, kok bisa?” ujar Anies melalui akun X pribadinya, dikutip Sabtu 25 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa angka statistik tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan untuk menilai kondisi ketenagakerjaan nasional. Menurut Anies, jika ditelusuri lebih dalam, situasi di lapangan jauh lebih kompleks.
“Pertama, pengangguran absolut itu justru naik. Persentasenya memang turun, tetapi jumlah orang nambah, kan angkatan kerjanya membesar, nah kita kejar-kejaran tuh di situ,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti menurunnya kualitas pekerjaan di Indonesia. “Pekerjaan yang sifatnya part time jumlahnya nambah, sementara yang full time berkurang. Banyak yang disebut bukan pengangguran, padahal mereka kerja part time dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak,” lanjutnya.
Lebih jauh, Anies memaparkan bahwa sekitar 60 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal, yang artinya tidak memiliki jaminan sosial maupun perlindungan hukum. Ia juga menyinggung tingginya angka pengangguran di kalangan anak muda.
“Rata-rata upah kita naiknya cuma 1,8 persen, sementara inflasi 2,3 persen. Jadi ya masih kalah sama inflasi, apalagi inflasi makanan yang makin tinggi. Pantas kalau banyak yang merasa apa yang ada di berita, beda dengan apa yang ada di dompet,” tutur Anies.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan data menjadi kunci penting agar publik dapat memahami situasi sebenarnya. “Kalau data dibuka dengan jujur, publik juga bisa dukung langkah pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja formal dan melindungi pekerja informal agar bisa naik kelas,” katanya.
Halaman Selanjutnya
Menutup pernyataannya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan kondisi ekonomi nasional.
