Approval Rating Prabowo Turun, Andi Widjajanto Ungkap Penyebabnya

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 4 September 2026 - 16:00 WIB

Yogyakarta, VIVA – Kepala Badan Riset PDIP, Andi Widjajanto menilai pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, melainkan dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.

Hal tersebut disampaikan Andi saat menjadi panelis utama dalam Session I: Anatomy of Democratic Backsliding in Southeast Asia pada CALD Conference 2026 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat, 4 September 2026.

"Lihat jalur Indonesia, Lembaga anti-korupsi (KPK) dilemahkan lewat revisi UU pada 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pencalonan 2023 dengan prosedurnya sendiri, dan UU Militer direvisi pada 2025 melalui legislasi normal. Pemilu tetap tepat waktu, partisipasi warga tinggi, dan pers bebas terbit. Tidak ada kekuasaan yang direbut secara paksa, everything was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan alat kekuasaan," tegas Andi.

Andi juga menyoroti kondisi perekonomian tanpa syarat di Asia Tenggara serta rasio pajak Indonesia yang sangat rendah, yakni sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi tersebut, menurutnya, membuat pemerintah merasa tidak perlu mendengarkan aspirasi warga.

Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori Strategic Advisor Viet Tan Vietnam, Trinity Pham, Andi membeberkan dinamika koalisi politik pasca-Pemilu 2024 yang disebutnya sangat cair dan enigmatik.

Menurut Andi, meskipun terbentuk koalisi raksasa dengan PDIP menjadi satu-satunya penyeimbang, akumulasi kekuasaan yang besar tersebut justru mengalami anomali di mata publik.

"Ada teka-teki besar. Pada kurun Oktober 2024 hingga Agustus 2025, tingkat kepuasan (approval rating) kepresidenan Prabowo sangat tinggi di atas 80 persen. Namun pada survei Juli hingga Agustus 2026, tingkat kepuasan tersebut merosot tajam hingga menyentuh angka terendah 28 persen. Ini adalah penurunan tertajam bagi presiden petahana dalam dua tahun pertama," kata Andi.

Menurut Andi, penurunan drastis itu dipicu kerasnya penolakan publik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, seperti program makan siang gratis hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Andi kemudian memaparkan munculnya dua "sekutu baru" yang dinilainya mengejutkan dalam menjaga resiliensi demokrasi di Indonesia.

Sekutu pertama adalah pasar global (global market). Andi menyoroti fenomena penurunan peringkat indeks tepercaya oleh lembaga seperti MSCI, FTSE, Moody's, dan S&P akibat hilangnya kepercayaan investor terhadap proses pengambilan keputusan ekonomi pemerintah.