9 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Politikus PDIP, Aria Bima mengingatkan dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan Pemilu nasional dan daerah terhadap kemunduran demokrasi.
Ia menilai Pemilu sudah diatur dalam undang-undang yang diperbaiki setiap lima tahun sekali.
"Itu tidak bisa lepas dari aturan undang-undang yang kita perbaiki setiap 5 tahun. Nah jangan sampai justru keputusan MK ini membuat satu proses kemunduran kita," kata Aria Bima kepada wartawan dikutip Kamis, 17 Juli 2025.
Ilustrasi surat suara pemilu
Photo :
- VIVA.co.id/Andrew Tito
"Dulu kan narasinya itu pilkada serentak yang dibuat tidak jauh dari Pilpres. Itu kan lebih pada proses perubahan pimpinan nasional dan daerah itu akan bersamaan pada waktu siklus anggaran yang kita buat bersama," lanjutnya.
Ia menilai bahwa putusan MK terkait pemisahan Pemilu merupakan aturan yang tidak berimbang. Sebab, jeda antara Pemilu nasional dengan daerah hampir dua tahun.
"Nah, dengan keputusan MK itu untuk kepada narasi yang sebelumnya itu ada jomplang antara pemilu daerah dan pusat jedanya hampir dua tahun," katanya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI Prabowo Subianto.
Di sisi lain, ia menyadari bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, ia berharap agar demokrasi Indonesia harus menciptakan partai politik yang berkualitas lewat aturan Pemilu.
"Tentunya harus dengan sistem aturan yang lebih baik dan kelak peserta pemilu yaitu partai politik yang semakin berkualitas ya," pungkasnya.
PDIP akan mengambil sikap terkait putusan MK soal pemisahan Pemilu setelah Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri pulang dari China. PDIP akan melakukan rapat untuk menyikapi putusan tersebut.
"Nah, keputusan MK akan disikapi setelah Ibu Mega pulang dari kunjungan kerja atau kunjungan ke China tanggal 16 (hari ini). Materi rapat kemarin akan dibawa ke rapat DPP," ucap Bima.
Baliho berlogo banteng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Photo :
- Antara/ Andika Wahyu
Ia menambahkan bahwa PDIP sebelumnya telah melakukan focus group discussion (FGD) terkait putusan itu. Hasilnya baru akan dibahas nanti setelah Megawati pulang.
"Bukan rapat, itu lebih pada forum FGD. FGD Dewan Pimpinan Pusat Partai yang dipelopori atau diselenggarakan oleh badan risetnya," tuturnya.
"Berbagai diskusi internal yang mencari informasi, merumuskan masalah, dan beberapa ada alternatif-alternatif solusi itu nanti akan dibawa ke rapat DPP," sambungnya.
Halaman Selanjutnya
"Tentunya harus dengan sistem aturan yang lebih baik dan kelak peserta pemilu yaitu partai politik yang semakin berkualitas ya," pungkasnya.
