Ateng Sutisna Desak Pemerintah Perkuat Mitigasi Hadapi Erupsi Anak Krakatau

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 7 September 2026 - 19:07 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih berstatus Level III atau Siaga.

Menurutnya, meluasnya sebaran abu vulkanik dan dampaknya terhadap penerbangan, menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memastikan seluruh sistem penanganan bencana siap menghadapi kemungkinan eskalasi.

“Pemerintah tidak boleh kembali hadir terlambat setelah korban berjatuhan. Saatnya membuktikan bahwa negara mampu bertindak pada fase peringatan, bukan hanya pada fase tanggap darurat,” kata Ateng dalam keterangannya, Senin, 7 September 2026.

Menurutnya, peningkatan kesiapsiagaan semakin penting, karena dampak aktivitas Anak Krakatau tidak lagi terbatas di sekitar gunung. BMKG pada 6 September mengidentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik yang menjangkau sejumlah wilayah di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Sumatra. Gangguan abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional penerbangan.

Dari kondisi tersebut, Dia menilai hal itu bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk menguji kesiapan lintas sektor, mulai dari pemantauan aktivitas gunung api, mitigasi tsunami, perlindungan kesehatan masyarakat, keselamatan penerbangan dan pelayaran, hingga kesiapan pemerintah daerah di sekitar Selat Sunda.

Pada saat yang sama, Ateng meminta masyarakat tidak menyimpulkan bahwa aktivitas erupsi tersebut berarti tsunami akan segera terjadi. Hasil pemantauan BMKG terhadap 20 tsunami gauge di sekitar Selat Sunda hingga Minggu pagi tidak menunjukkan anomali muka laut.

"Analisis HF Radar di Carita dan Tanjung Lesung juga menunjukkan probabilitas tsunami saat pengamatan berada pada kategori rendah," ujar Ateng.

Namun, Dia menekankan bahwa hasil pemantauan tersebut menggambarkan kondisi pada saat observasi, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengendurkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan.

“Kita harus jujur kepada publik bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat memastikan hari dan jam sebuah erupsi yang lebih besar akan terjadi. Tetapi ketidakpastian bukan alasan untuk menunggu," kata Ateng.

"Pemerintah bisa memantau kegempaan, deformasi dan perubahan morfologi, memastikan sensor laut dan sirene berfungsi, menyiapkan jalur evakuasi, serta memastikan siapa yang mengambil keputusan ketika sinyal bahaya muncul,” ujarnya.