Bahlil Bantah Keras soal Kapal JKW dan Dewi Iriana Diduga Angkut Nikel di Raja Ampat

• 

• Bisnis

Rabu, 11 Juni 2025 - 10:36 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merespons soal kapal-kapal pengangkut nikel di kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang diduga ada keterlibatan mantan Presiden RI, Jokowi dan Iriana.

Bahlil membantah isu yang beredar di media sosial terkait kapal bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana. 

"Oh, itu enggak ada itu, di mana itu," ucap Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu, 11 Juni 2025.

Di sisi lain, Bahlil menegaskan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya diterbitkan jauh sebelum Jokowi menjadi Presiden Indonesia.

"Kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," ucap Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa empat IUP yang resmi dicabut pemerintah diterbitkan pada periode 2004–2006, saat kewenangan pemberian izin masih berada di tingkat pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu.

Ia juga menambahkan bahwa PT GAG Nikel, yang kini masih mendapat izin beroperasi, bukanlah perusahaan baru dan telah memiliki kontrak karya sejak 1972.

"Kalau PT GAG 'kan sejak 1972 kontrak karya. Sejak 1998 kontrak karyanya. Masih pada zaman Orde Baru. Jadi, enggak ada sama sekali (keterkaitan dengan Jokowi maupun Iriana)," tegas Bahlil.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. 

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan empat perusahaan itu yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dan PT Nurham. 

"Secara lingkungan atas yang disampaikan Menteri LHK kepada kami, melanggar dan kita mengecek di lapangan. Kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap melindungi biota laut," kata Bahlil di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.

Bahlil menuturkan izin usaha pertambangan diberikan kepada empat perusahaan itu sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai kawasan geopark.

"Bapak Presiden punya perhatian khusus menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan menjadi keberlanjutan," jelas Bahlil.

Terkait dengan PT Gag Nikel, izinnya tidak dicabut. Sebab, perusahaan tersebut menambang di Pulau Gag. Namun, pemerintah tetap mengawasi aktivitas pertambangan PT Gag Nikel.

"Sekalipun Gag tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi, amdalnya tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi, kita awasi terkait urusan di Raja Ampat," kata Bahlil.