Bos BGN Bantah Paksakan Distribusi MBG di Daerah Terdampak Karhutla

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 4 September 2026 - 04:45 WIB

Jakarta, VIVA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tak pernah memaksa distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berjalan.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 3 September 2026.

"Ada kan katanya karena karhutla kemudian siswanya disuruh mengambil atau orang tuanya disuruh ambil, itu begini, karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi," kata Sudaryono kepada wartawan.

Sudaryono menjelaskan, distribusi MBG di wilayah terdampak karhutla itu mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah maupun provinsi.

"Jadi terkait karhutla di Kalimantan dan di Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti," ungkap dia.

"Pertimbangannya, kami tidak pernah kemudian memaksa demi MBG walaupun karhutla bukalah sekolah, enggak. Kami intinya menyerahkan (kewenangan) SMA itu di gubernur, kemudian SD, SMP kan di bupati/wali kota, kami serahkan, begitu libur, kemudian MBG mengikuti," sambungnya.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat pemantauan terpadu dari dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap aktivitas ekonomi, khususnya konektivitas transportasi udara.

"Kementerian Kehutanan terus memantau secara terpadu perkembangan titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Ristianto mengatakan, informasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk menentukan prioritas operasi pengendalian sekaligus memberikan panduan informasi kepada masyarakat.

“Kami memahami bahwa gangguan asap berpotensi mempengaruhi mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan keselamatan penerbangan,” ujar dia.

Berdasarkan pemantauan terakhir Kemenhut, kondisi kualitas udara dan jarak pandang dapat berbeda di setiap wilayah serta berubah dalam waktu relatif cepat, dipengaruhi oleh konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta dinamika atmosfer lainnya.