Cendekiawan: Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Benteng Utama RI untuk Bangkit

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 4 September 2026 - 17:35 WIB

Yogyakarta, VIVA – Cendekiawan, Sukidi menegaskan bahwa salah satu ancaman paling mematikan bagi demokrasi Indonesia saat ini adalah persenjataan hukum oleh eksekutif.

Fenomena demokrasi ini dibedah secara tajam dalam sesi diskusi CALD Conference 2026 yang berlangsung di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat, 4 September 2026.

"Hukum ditegakkan terhadap lawan politik, tetapi ditumpulkan bagi kawan. Seperti kata diktator Peru Oscar Benavides: 'Untuk teman-temanku segalanya, untuk musuh-musuhku hukum'. Padahal data Bank Dunia mencatat 44 persen kunci kemakmuran bangsa ditentukan oleh supremasi hukum. Indonesia gagal makmur karena hukum dipersenjatai demi kepentingan penguasa," tegas Sukidi.

Sukidi membeberkan 5 Krisis Utama yang melanda bangsa, yakni pemusatan kekuasaan, hukum yang dipersenjatai, politik perpecahan, ketimpangan ekonomi, serta politik pengucilan yang melahirkan kewarganegaraan hampa.

"Mengutip Hitler dalam Mein Kampf (1925), propaganda digunakan untuk memecah warga sebagai 'teman atau musuh'. Di Indonesia, kritikus kekuasaan bahkan sempat dilabeli sebagai agen asing atau 'Londo Ireng'. Ini bukti demokrasi kita sedang dimatikan dari dalam. Namun seperti kata Bung Karno, bagi bangsa yang berjuang tidak ada perjalanan yang berakhir. Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah benteng utama kita untuk bangkit," lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Singapore Democratic Party (SDP), Chee Soon Juan, memantik gelak tawa sekaligus renungan audiens saat membuka pemaparannya mengenai resiliensi demokrasi.

"Meminta seseorang dari Singapura berbicara soal mencegah kemunduran demokrasi (backsliding) adalah lelucon yang unik. Kami di Singapura tidak bisa mengalami kemunduran, karena kami memang tidak pernah mengalami kemajuan!" kata Chee Soon Juan.

Kritikus politik asal Singapura ini menyajikan data ADP Research yang menunjukkan tingginya persentase warga di Asia Tenggara yang hidup dari gaji ke gaji, seperti Malaysia (80 persen), Filipina (~80 persen), Indonesia (54 persen), dan Thailand (52 persen). Angka ini berbanding terbalik dengan negara ber-kelas menengah kuat seperti Korea Selatan yang hanya 18 persen.

"Elit politik sering keliru menganggap rakyat memikirkan sistem unikameral, bikameral, atau presidensial. Bagi rakyat biasa, prioritas utama adalah: 'Bagaimana saya bisa bertahan esok hari dan memenuhi kebutuhan keluarga?' Pembangunan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan PDB, melainkan mobilitas sosial dan penekanan ketimpangan. Jika kita gagal memahami psikologi dan beban hidup rakyat, kita sedang membawa demokrasi dalam masalah besar," papar Chee Soon Juan.