4 hours ago
1
Beijing, VIVA – Pemerintah Tiongkok melalui tiga lembaga—Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan, serta Administrasi Perpajakan Negara—mengumumkan aturan teknis baru bagi kendaraan elektrifikasi yang ingin mendapatkan insentif pajak pembelian untuk periode 2026–2027.
Kebijakan yang berlaku baik untuk mobil hybrid maupun mobil listrik murni ini diumumkan pada 9 Oktober dan menandai peningkatan standar terutama bagi kendaraan plug-in hybrid (PHEV).
Dalam aturan terbaru, PHEV diwajibkan memiliki jangkauan listrik murni minimal 100 kilometer, naik signifikan dari sebelumnya 43 kilometer. Sementara itu, untuk kendaraan listrik murni (EV), batas konsumsi energi akan mengikuti standar nasional baru GB 36980.1-2025 yang lebih ketat sekitar 11 persen dibandingkan aturan lama.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok (CPCA), Cui Dongshu, mengatakan kebijakan ini mencerminkan kemajuan pesat teknologi kendaraan listrik dan hybrid.
“Penyesuaian ini selaras dengan peningkatan cepat jangkauan NEV dan teknologi jarak jauh, memastikan kebijakan sejalan dengan kemajuan teknologi,” ujar Cui kepada media lokal, dikutip VIVA Otomotif dari Carnewschina, Minggu 12 Oktober 2025.
Cui menambahkan bahwa langkah ini akan mendorong perusahaan otomotif untuk berinvestasi lebih besar dalam penelitian dan pengembangan.
“Dengan menaikkan ambang batas teknis, pemerintah mengarahkan perusahaan agar meningkatkan investasi R&D, menghapus produk usang, dan beralih dari ekspansi skala menuju pembangunan berkualitas tinggi,” katanya.
Berdasarkan dokumen resmi, kendaraan penumpang dengan bobot di atas 3.500 kilogram akan mengikuti standar konsumsi energi yang sama seperti kendaraan seberat 3.500 kilogram. Untuk kendaraan plug-in hybrid, batas konsumsi bahan bakar juga diperketat menjadi kurang dari 70 persen dari batas standar bagi kendaraan di bawah 2.510 kilogram, dan kurang dari 75 persen untuk kendaraan di atas bobot tersebut.
Selain itu, konsumsi energi listrik untuk kendaraan PHEV ditetapkan harus lebih rendah dari 140 hingga 145 persen dari batas standar, tergantung pada berat kendaraan. Ketentuan baru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, dengan masa transisi hingga akhir 2025.
Kendaraan yang sudah terdaftar dalam katalog pembebasan pajak hingga 31 Desember 2025 dan memenuhi persyaratan baru akan otomatis dimasukkan dalam katalog 2026. Namun, kendaraan yang tidak sesuai akan dihapus dari daftar dan kehilangan hak atas insentif pajak pembelian.
Halaman Selanjutnya
Produsen yang ingin mempertahankan model lama dalam katalog pembebasan pajak 2026 diwajibkan mengajukan permohonan paling lambat 12 Desember 2025. Pemerintah berharap masa tenggat ini memberi waktu bagi produsen untuk menyesuaikan desain dan spesifikasi teknis kendaraan mereka.
