China Perketat Kendali, Modal dan Talenta Teknologi Makin Sulit Keluar Negeri

• 

• Berita

• International

Selasa, 8 September 2026 - 20:57 WIB

VIVA – Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah China diketahui memperketat pengawasan terhadap pergerakan warga negara, modal, dan teknologi canggih. Kebijakan yang awalnya ditujukan untuk mencegah keluarnya uang dari dalam negeri kini disebut semakin meluas hingga membatasi mobilitas masyarakat.

Hal tersebut mencerminkan kekhawatiran Partai Komunis China (CCP) terhadap potensi kehilangan modal sekaligus sumber daya manusia terbaiknya. Dampaknya, warga biasa hingga pekerja dengan keahlian tinggi menghadapi semakin banyak hambatan ketika ingin bepergian atau mencari peluang di luar negeri.

China telah lama menghadapi persoalan capital flight atau perpindahan modal ke luar negeri. Pada 2025, arus dana keluar disebut mencapai sekitar US$1 triliun, angka yang menjadi perhatian serius pemerintah, seperti melansir dari Nepal Aaja. 

Berbagai pembatasan kemudian diperketat. Aturan paspor yang sebelumnya banyak menyasar pejabat dan pegawai perusahaan milik negara dilaporkan meluas kepada guru, perawat, pensiunan, hingga pekerja yang bekerja untuk lembaga pemerintah melalui perusahaan outsourcing.

Saluran investasi luar negeri resmi juga menghadapi keterbatasan. Pada saat yang sama, pemerintah menjatuhkan denda kepada perusahaan yang membantu transaksi lintas negara.

Meski demikian, upaya tersebut tidak sepenuhnya menghentikan aliran uang. Sejumlah jalur tidak resmi masih digunakan untuk memindahkan aset melalui cryptocurrency, transaksi perdagangan fiktif, hingga jaringan keuangan bawah tanah.

Kekhawatiran Beijing tidak hanya berkaitan dengan uang. Teknologi kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan data berteknologi tinggi juga semakin dianggap sebagai aset strategis yang harus berada di bawah kendali negara.

Rencana Meta mengakuisisi startup AI asal China, Manus, disebut menjadi salah satu perkembangan yang memperkuat kekhawatiran Beijing mengenai kemungkinan teknologi strategis jatuh ke tangan asing.

Aturan baru yang dijadwalkan berlaku pada 15 September 2026 disebut akan memperketat pergerakan orang dan modal yang berkaitan dengan sektor strategis. Tujuannya adalah mencegah kebocoran teknologi dan data sekaligus memperkuat keamanan ekonomi.

Kebijakan tersebut berpotensi berdampak besar terhadap pekerja teknologi. Talenta di bidang AI, desain chip, dan keamanan siber yang ingin mencari kesempatan di Silicon Valley, Singapura, atau Tokyo disebut menghadapi hambatan yang semakin besar.