2 days ago
5
Jakarta, VIVA – Rencana pemerintah untuk meningkatkan kadar pencampuran biodiesel menjadi B50 kembali menuai kritik. Meski bertujuan mempercepat transisi energi hijau, kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan efek domino bagi industri sawit dan kesejahteraan petani kecil.
Tak hanya ekspor yang berisiko turun hingga 5 juta ton, harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani pun terancam jatuh.
Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin mengingatkan bahwa kebijakan B50 hampir pasti akan diikuti dengan kenaikan Pungutan Ekspor (PE) yang saat ini berada di kisaran 10% untuk menutup subsidi biodiesel. Namun, menurutnya, beban finansial justru akan beralih ke pundak petani.
“Kalau kadar biodiesel dinaikkan ke B50, otomatis tarif PE juga naik. Akibatnya harga TBS bisa turun antara Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kilogram. Artinya, beban subsidi biodiesel justru ditanggung oleh petani yang seharusnya menerima manfaat,” ujar Sabarudin pada seminar Keseimbangan Kebijakan Energi dalam Implementasi Mandatori Biodiesel di Jakarta, dikutip Jumat 24 Oktober 2025.
Mengutip kajian Pranata UI, wajar jika SPKS sangat khawatir dengan program B50 tersebut. Pasalnya, setiap kenaikan 1% tarif PE berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp 333 per kg. Jika pemerintah menaikkan PE hingga 15,17% demi mendanai program B50, maka harga sawit di tingkat petani bisa anjlok hingga Rp 1.725 per kg.
“Dampak ini paling berat bagi petani swadaya yang tidak punya posisi tawar. Mereka menanggung rugi tanpa pernah ikut menikmati keuntungan dari program biodiesel yang katanya pro rakyat,” lanjutnya.
Sabarudin menegaskan, SPKS tidak menolak kebijakan energi hijau. Namun ia mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendanaan dan distribusi manfaat program biodiesel. Tanpa pembenahan, kebijakan transisi energi ini justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru di sektor sawit, di mana petani kembali menjadi pihak yang dikorbankan atas nama keberlanjutan.
Wajib Evaluasi
Abra Talattov, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan B50 harus didasarkan pada evaluasi komprehensif terhadap dampak dari program B40 yang saat ini berjalan. Ia menekankan bahwa sebelum mengambil langkah lebih jauh, pemerintah perlu memastikan apakah implementasi B40 sudah memberikan hasil sesuai harapan.
Halaman Selanjutnya
Pemerintah harus melihat bagaimana dampak terhadap peningkatan produksi di sisi hulu dan peningkatan nilai tambah industri. "Termasuk juga peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintah harus melakukan asesmen terhadap dampak dari kebijakan B40 yang saat ini telah dilakukan," ujarnya.
