Demi Korban Gempa NTT dan Karhutla, Zulhas Minta Gaji Kader PAN Dipotong Sebulan

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 24 Agustus 2026 - 00:50 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas meminta seluruh kader PAN yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif menyisihkan gaji selama satu bulan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Bantuan tersebut ditujukan bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Hal itu disampaikan Zulhas saat menghadiri acara Tasyakuran 28 Tahun PAN di Jakarta Selata. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk solidaritas kader PAN terhadap masyarakat yang tengah menghadapi bencana.

“Kami duka cita mendalam dan berduka saudara-saudara kita, keluarga kita yang ada di NTT (gempa bumi), juga di Kalimantan yang terkena karhutla, ya,” kata Zulhas, dikutip Senin, 24 Agustus 2026.

“Kami sudah minta satu bulan semua potong gaji untuk membantu saudara-saudara kita di NTT,” kata dia.

Zulhas mengatakan bantuan kemanusiaan dari PAN tidak hanya berupa uang. Dia mengaku telah mendatangi langsung wilayah terdampak gempa di NTT sekitar tiga hari sebelum acara tersebut.

Dalam kunjungan itu, Zulhas menyebut pihaknya menyalurkan sejumlah bantuan untuk masyarakat terdampak.

“Saya sudah mulai ke berkunjung waktu tanggal berapa itu? Yang tiga hari yang lalu saya sudah ke sana, tiga hari yang lalu. Bantuan baik dalam bentuk makanan, pakaian, juga uang. Itu saudara-saudara,” ujarnya.

Kebijakan pemotongan gaji tersebut berlaku bagi seluruh unsur PAN yang menduduki jabatan publik. Zulhas menegaskan tidak hanya anggota DPR yang akan menyisihkan penghasilannya.

“Ya semua, fraksi PAN DPR, semua kita satu bulan kita ambil, ya, untuk dibantu ke sana,” katanya.

Dia menjelaskan pemotongan tersebut mencakup anggota Fraksi PAN di DPR hingga anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten.

Para menteri yang berasal dari PAN juga akan ikut menyumbangkan gaji selama satu bulan. Zulhas mengatakan dirinya juga termasuk dalam kebijakan tersebut.

“DPR, DPRD kita kan banyak, ya, DPRD kabupaten, provinsi, sama tentu saya juga kan, pak menteri potong gajinya, ya. Kan menteri juga gajinya dipotong,” ujar Zulhas.