7 hours ago
4
Majalaya, VIVA – Pemerintah sudah menetapkan sasaran untuk mewujudkan RI bebas dari kemiskinan ekstrem pada 2026. Sasaran lain pemerintah yaitu menurunkan tingkat kemiskinan nasional hingga 5 persen pada 2029.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat kunjungan kerja ke Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 21 Juni 2025.
Cak Imin menuturkan tingkat kemiskinan nasional jadi tantangan serius. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 mencatat sekitar 5,5 juta penduduk miskin masih tinggal di wilayah perdesaan. Kata dia, desa sebagai episentrum penting dalam intervensi kebijakan pengentasan kemiskinan.
Dia bilang kunjungan ke Majayala juga sebagai upaya pemerintah dalam mencapai target besar dalam agenda pembangunan sosial. Menurut dia, penting keterpaduan strategi dan peran aktif semua elemen pemerintahan dalam menanggulangi kemiskinan secara sistemik.
Ia menyebut ada tiga pilar penting yang jadi bagian dalam pengentasan kemiskinan. "Strategi utama penanggulangan kemiskinan terdiri dari tiga pilar: pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat; kedua, mendorong peningkatan penghasilan masyarakat; dan ketiga, menekan keberadaan kantong-kantong kemiskinan," kata Cak Imin, dalam keterangannya.
Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Terkait itu, dia menuturkan perlunya peran aktif pemerintah daerah, terutama para camat, lurah, dan kepala desa sangat penting. "Khususnya dalam menjaga akurasi dan pembaruan data DT-SKSEN yang dilakukan setiap triwulan,” ujar Cak Imin.
Pun, dia juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bandung memperluas program padat karya serta penciptaan lapangan kerja. Hal itu khususnya bagi masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan seperti BUMDes, operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan pengembangan koperasi desa.
Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Prof. Abdul Haris menyampaikan pentingnya sinergi dari berbagai pihak untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan nasional.
“Kami mendorong sinergi dari berbagai pihak dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat, BUMDes Niagara Desa Wangisagara salah satu contoh kesuksesan dalam mengelola potensi yang ada di desa," tuturnya.
Dalam kunjungan itu, Cak Imin juga sempet meresmikan SPPG dilanjutkan peninjauan langsung terhadap kesiapan operasionalisasinya. Adapun SPPG itu dirancang untuk melayani kebutuhan gizi masyarakat dengan kapasitas hingga 3.600–4.000 penerima manfaat, serta membuka lapangan kerja bagi 47 warga lokal.
Halaman Selanjutnya
Pun, dia juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bandung memperluas program padat karya serta penciptaan lapangan kerja. Hal itu khususnya bagi masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan seperti BUMDes, operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan pengembangan koperasi desa.
