Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan hasil pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Para gubernur itu menyampaikan protes kepada Purbaya, soal pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD).
Purbaya mengatakan, protes yang disampaikan para gubernur tersebut merupakan hal yang normal karena anggaran menjadi lebih kecil.
Namun, Dia berharap bahwa para Pemda tersebut bisa memperbaiki kinerja belanja pemerintahannya terlebih dahulu supaya lebih baik dari yang selama ini mereka lakukan.
"Semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
Photo :
- Yeni Lestari/VIVA
"Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus, anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini. Jadi salah satu concern di sana adalah (penggunaan anggaran) banyak melesetnya," ujarnya.
Usai mendengarkan keluhan dan aspirasi para Pemda terkait pemotongan TKD, Purbaya mengatakan bahwa keinginan mereka adalah agar pemerintah pusat menanggung semua kebutuhan anggaran daerah termasuk gaji pegawai.
"Kalau dia mau minta semuanya ditanggung saya, itu permintaan normal. Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa," kata Purbaya.
"Apalagi ini kan sembilan bulan pertama kan ekonominya melambat ya, naik turun, tapi cenderung turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang, ya pasti saya enggak bisa," ujarnya.
TKD dalam APBN 2026 yang sebesar Rp 693 triliun, diketahui lebih rendah dari alokasi 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun. Purbaya mengakui, pemotongan itu cukup besar sehingga ada kemungkinan untuk menambah anggaran ke daerah jika pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara membaik.
"Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti memasuki pertengahan kuartal II-2026. Kalau memang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, Coretax lebih bagus, Bea Cukai dan pajaknya enggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi," ujarnya.
Bahas TKD dan DBH, Purbaya Kumpulkan Pemprov se-Indonesia di Kemenkeu
Pertemuan ini dilakukan guna membahas penguatan sinergi fiskal, melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
VIVA.co.id
7 Oktober 2025