3 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merespons tantangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membuka data soal dana Pemerintah Daerah alias Pemda yang kerap dikatakan banyak mengendap di perbankan.
Purbaya menegaskan, data yang diungkapkannya itu berasal dari Bank Indonesia (BI), dan meminta Dedi mengeceknya sendiri ke pihak bank sentral.
"Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap berapa minggu sekali, seperti itu datanya," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa
Dia menjelaskan, data dari BI itu memuat daftar Pemda yang memiliki simpanan di bank-bank, bahkan hingga jenis simpanannya. "Di situ ada flag, ada contrengan, ini punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro, dan lain-lain," ujarnya.
Karenanya, Purbaya pun meminta Gubernur Jabar itu untuk mengecek sendiri kevalidan data tersebut ke pihak BI, dan tak perlu menyuruhnya membuka data yang dimaksudnya tersebut. "Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja," kata Purbaya.
Bahkan, Dia memastikan bahwa data soal dana mengendap yang disampaikannya itu memang mirip dengan data milik Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Selain itu, Purbaya juga mengatakan bahwa Dedi Mulyadi tentunya juga tidak mengetahui soal keseluruhan data di perbankan tersebut.
"Jadi sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito. Angkanya mirip kok. Apakah Pak Dedi tahu (data) semua bank? Kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya juga enggak pernah describe data Jabar kan," ujarnya.
Diketahui, data soal dana-dana Pemda yang mengendap di bank dan kerap diutarakan oleh Purbaya itu, berada dalam konteks bahwa Menkeu tengah menyoroti soal lambatnya realisasi belanja APBD hingga kuartal III-2025.
Bahkan, Purbaya juga membeberkan 15 Pemda dengan simpanan dana daerah tertinggi yang mengendap di perbankan tersebut, dengan total mencapai Rp 233 triliun.
Dari ke-15 Pemda dengan dana mengendap tertinggi itu, Pemprov Jabar menempati urutan kelima dengan total mencapai Rp 4,1 triliun. Sementara di urutan pertama ada Provinsi Jakarta, dengan total dana mengendap mencapai Rp 14,6 triliun.
Pengamat Politik: Wapres Antara Ada dan Tiada, Jangan Semua Masalah Harus Prabowo yang Tanggung
Pengamat politik Agung Baskoro menyoroti peran Wapres Gibran yang dinilai “antara ada dan tiada” serta meminta Presiden Prabowo berhenti menanggung semua beban pemerintah
VIVA.co.id
21 Oktober 2025
