DPR Desak Polri Transparan Usut Kasus Bripda MS: Jangan Ada yang Ditutupi!

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 23 Februari 2026 - 10:00 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripda MS terhadap siswa Madrasah Tsanawiyah berinisial AT (14) hingga tewas di Kota Tual, Maluku. 

Rano meminta proses hukum terhadap Bripda MS dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya untuk menutup-nutupi fakta. 

"Kami meminta agar kasus ini diusut tuntas secara transparan dan profesional. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menutup-nutupi fakta atau menghambat proses hukum. Negara harus hadir untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan," kata Rano dalam keterangannya, Senin, 23 Februari 2026.

Rano menuturkan, transparansi merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Di samping itu, Rano juga mengingatkan penyidik agar tak memberikan ruang bagi pihak manapun mengintervensi kasus yang menewaskan AT.

"Kami juga meminta jaminan keamanan bagi keluarga korban agar terhindar dari tekanan pihak-pihak tertentu selama proses pencarian keadilan berlangsung," tutur dia.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan perlindungan terhadap keluarga korban adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan.

Dalam kasus tersebut, Rano juga menginstruksikan agar tidak boleh ada celah bagi tindakan intimidasi yang bisa menyurutkan langkah keluarga korban dalam menuntut keadilan.

"Pastikan tidak ada intimidasi kepada keluarga korban. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Semua proses harus dilakukan secara terbuka agar publik bisa melihat bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu," ungkap dia.

Komisi III DPR RI, tutur dia, akan mengawal perkembangan kasus ini secara berkala untuk memastikan komitmen profesionalisme Polri tidak hanya sekadar janji di atas kertas.

"Komitmen transparansi harus dibuktikan dengan tindakan nyata, mulai dari proses penyidikan hingga persidangan. Kami akan mengawal untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi, tanpa tekanan, dan tanpa kompromi terhadap keadilan," pungkas Rano.