DPR Dorong Penanganan Terpadu Atasi Karhutla dan Kebencanaan di Indonesia

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 8 September 2026 - 16:56 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat paripurna DPR RI ke-5 masa sidang I tahun sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 8 September 2026.

Turut mendampingi Dasco, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Saan Mustopa.

Setelah rapat, pimpinan DPR menyampaikan sikap kelembagaan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebencanaan nasional dijalankan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga.

Posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire menempatkan Tanah Air berhadapan dengan risiko gempa bumi, erupsi gunung api, hingga bencana hidrometeorologi. 

Sementara karhutla di sejumlah daerah menambah beban penanganan, mulai dari kualitas udara sampai layanan dasar bagi warga terdampak.

Mengenai hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan penanganan bencana sulit jika hanya bertumpu pada satu instansi. 

Ia mendorong pemerintah menghadirkan kembali leading sector yang mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga, sebagaimana pola yang selama ini dijalankan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau K/L saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama," kata Puan. 

Perhatian DPR tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Puan menyoroti dampak lanjutan yang dirasakan warga, mulai dari gangguan pernapasan, terganggunya kegiatan belajar anak-anak, hingga kesejahteraan keluarga terdampak.

"Kami di pimpinan DPR yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu bisa cepat teratasi," tuturnya.

DPR juga akan meminta pihak terkait menelusuri informasi mengenai lahan bekas karhutla di Kalimantan Barat yang disebut beralih fungsi menjadi kebun sawit. Sementara wacana penggabungan Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diminta dikaji lebih dahulu karena keduanya memikul penugasan yang berbeda.

Melalui sikap tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran di bidang kebencanaan, serta terus berkoordinasi dengan pemerintah agar penanganan karhutla dan pemulihan warga terdampak berjalan lebih baik.