DPR: Kabinet Merah Putih Dibentuk untuk Selesaikan Masalah di Negeri Ini

• 

• Berita

• Politik

Rabu, 11 Juni 2025 - 08:55 WIB

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi V DPR RI, Hanan A Rozak menegaskan bahwa Kabinet Merah Putih dibentuk untuk menuntaskan masalah di Indonesia, termasuk persoalan tambang di kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Hanan menilai keseriusan jajaran Kabinet Merah Putih patut diapresiasi karena merespons cepat arahan Presiden Prabowo Subianto soal izin usaha pertambangan (IUP) 4 perusahaan nikel di Raja Ampat.

"Kabinet Merah Putih dibentuk untuk menyelesaikan berbagai masalah di negeri ini. Apapun masalahnya, pemerintahan Prabowo-Gibran sudah menunjukkan keseriusan untuk menuntaskan persoalan ini,” ujar Hanan dalam keterangannya, Selasa, 10 Juni 2025.

Terutama, kata Hanan, langkah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang langsung meninjau ke lokasi saat masyarakat mulai memprotes aktivitas pertambangan tersebut. Hal itu dinilai sebagai upaya nyata pemerintah dalam menyelesaikan polemik panjang di kawasan tersebut dan melindungi kelestarian alam.

“Saya sangat mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sigap berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup maupun Kementerian Kehutanan, sehingga pencabutan IUP tersebut bisa segera dilakukan pasca kunjungan langsung ke lokasi,” katanya.

Politikus Golkar itu mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen serius untuk menjaga keanekaragaman hayati laut dan memastikan potensi wisata kelas dunia Raja Ampat tetap berkelanjutan.

“Saat ini kita harus fokus mencari solusi untuk menjaga kelestarian alam Raja Ampat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” tegasnya.

Ia pun meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dan mendukung pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pembangunan ekonomi di Raja Ampat.

“Saya meminta masyarakat untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam melakukan perbaikan di berbagai sektor, termasuk yang sedang dilakukan di Raja Ampat,” pungkasnya.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. 

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa empat perusahaan itu yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dan PT Nurham. 

"Secara lingkungan atas yang disampaikan Menteri LHK kepada kami, melanggar dan kita mengecek di lapangan, kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap melindungi biota laut," ucap Bahlil di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.