Sumber : Jakarta, VIVA – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta tidak usah meributkan soal kebijakan umrah mandiri. Menurutnya, selain pelaksanaan umrah mandiri secara legal sudah masuk dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang sudah disahkan, kegiatan ini juga sudah berlangsung sejak lama. "Mengenai umrah mandiri ini tidak perlu diributkan. Karena umrah mandiri sudah berjalan. Sebelum undang-undang diputuskan juga sudah berjalan," katanya, dikutip Rabu 29 Oktober 2025. Photo : Marwan mengungkapkan, bahwa melegalkan umrah mandiri ini agar adanya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI). "Oleh karena itu, kami memutuskan dilegalkan, dimasukkan dalam undang-undang ada orang berumrah secara mandiri. Gunanya supaya ada pasal yang bisa dimasukkan untuk perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri," ucapnya. Diketahui, Pemerintah bersama DPR akhirnya resmi melegalkan pelaksanaan ibadah umrah secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Kebijakan ini menjadi terobosan besar karena sebelumnya, umrah hanya bisa dilakukan lewat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau pemerintah. Keputusan ini pun mendapatkan respons dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri). Amphuri menyoroti dampak negatif yang ditimbulkan bahwa hal ini menimbulkan kegelisahan di kalangan penyelenggara resmi dan pelaku usaha haji-umrah di seluruh Indonesia, karena berpotensi menimbulkan risiko besar bagi jemaah, ekosistem keumatan, dan kedaulatan ekonomi umat. "Jika legalisasi umrah mandiri benar-benar diterapkan tanpa pembatasan, maka akan terjadi efek domino," katanya. tvOnenews/Aldi Herlanda VIVA.co.id 29 Oktober 2025 Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin proses pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 214,8 ton atau senilai Rp29,37 triliun.
Pemerintah bersama DPR akhirnya resmi melegalkan pelaksanaan ibadah umrah secara mandiri melalui Undang-Undang PIHU.
Pihak Kejagung menjelaskan eksekutor hukuman terhadap Harvey Moeis bakal dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Eksekusi itu akan segera dilakukan.
Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan intensif, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka perusakan kantor DPD Golkar Provinsi Maluku, yakni JM, GL, dan FJE
Sebanyak 16 perjalanan kereta api dibatalkan imbas jalur rel kereta api antara Stasiun Alastua – Semarang Tawang, masih tergenang banjir Rabu pagi. Penumpang refund tiket
Terpopuler
PDIP ungkap peringatan Megawati Soekarnoputri soal proyek kereta cepat atau Whoosh. Peringatan itu disampaikan pada tahun 2015 silam. Apa isinya?
BGN akan menegur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih melanggar standar operasional prosedur (SOP) dengan memberikan makanan pabrikan dalam menu MBG.
Kejagung menanggapi langkah mengejutkan aktris Sandra Dewi cabut gugatan penyitaan aset mewah terkait kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret suaminya, Harvey Moeis.
Putra dari Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Sadewa singgung soal potensi krisis yang akan dihadapi masyarakat tanah air dalam beberapa tahun ke depan.
Selengkapnya Partner
Sejumlah petugas kereta cepat Whoosh mencuri perhatian dengan kostum ala pejuang kemerdekaan. Hal ini mereka lakukan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda
Kabar baiknya, kita dapat dengan mudah membantu meringankan beban dan menyehatkan hati kita dengan memilih makanan bergizi, terutama "buah-buahan", yang kaya akan vitamin
Focaccia adalah jenis roti Italia yang terbuat dari adonan tepung, air, ragi, garam, minyak, dan bahan-bahan lainnya.
Focaccia memiliki tekstur yang lembut dan empuk di
Selengkapnya Isu Terkini
Ilustrasi jemaah umrah.
Dilegalkan, DPR Minta Pemerintah Segera Terbitkan Panduan Umrah Mandiri
Pemerintah bersama DPR akhirnya resmi melegalkan pelaksanaan ibadah umrah secara mandiri melalui Undang-Undang PIHU.
DPR Minta Legalisasi Umrah Mandiri Tak Diributkan: Sebelum Undang-undang Diputuskan Sudah Berjalan
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang

3 weeks ago
12









