DPR Soroti Ketergantungan Impor LPG yang Capai 75 Persen

12 hours ago 2

Selasa, 10 Maret 2026 - 18:00 WIB

VIVA – Ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) mendorong pemerintah mempercepat pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai alternatif bahan bakar rumah tangga. Konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, dengan sekitar 75 persen kebutuhan masih dipenuhi melalui impor.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai impor LPG Indonesia pada 2024 mencapai US$3,8 miliar atau setara Rp64,1 triliun. Besarnya ketergantungan tersebut membuat pasokan LPG domestik dinilai rentan terhadap dinamika pasar energi global.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pengembangan DME pun masuk dalam daftar proyek prioritas hilirisasi nasional dan direncanakan mulai digarap pada tahun ini di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Dalam pelaksanaannya, MIND ID bersama Pertamina berkolaborasi mempercepat hilirisasi batu bara menjadi berbagai produk energi alternatif seperti Synthetic Natural Gas (SNG), Dimethyl Ether (DME), dan metanol. Pertamina berperan sebagai offtaker sekaligus agregator infrastruktur distribusi agar produk hasil hilirisasi tersebut dapat tersalurkan kepada masyarakat dan industri.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai pengembangan DME merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menurutnya, konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk Persia yang melewati jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz. Saat ini Amerika Serikat menjadi pemasok utama LPG bagi Indonesia dengan nilai impor sekitar US$2,03 miliar atau sekitar 53 persen dari total impor. Sementara itu, Qatar menyumbang sekitar 11 persen dan Uni Emirat Arab sekitar 10 persen.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Ketika terjadi eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan minyak maupun gas dari kawasan Teluk Persia yang melewati Selat Hormuz, ini menjadi alasan kuat kenapa kita perlu melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME,” ujar Bambang dalam keterangannya, Selasa 10 Maret 2026.

Ia menambahkan, pengembangan DME juga dapat membuka pasar baru bagi batu bara berkalori rendah. Indonesia memiliki sumber daya batu bara sekitar 97,96 miliar ton dengan cadangan mencapai 31,95 miliar ton. Sebagian besar cadangan tersebut merupakan batu bara berkalori rendah yang selama ini memiliki nilai ekonomi relatif rendah di pasar ekspor.

Halaman Selanjutnya

Menurut Bambang, hilirisasi batu bara juga menjadi kewajiban bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang kontraknya telah diperpanjang.

Halaman Selanjutnya

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |