DPR Ungkap Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api Harus Dituntaskan: Keselamatan Tak Bisa Ditawar!

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 29 April 2026 - 09:40 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar Hamka B. Kady menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang terjadi pada Senin, 27 April 2026 malam. Insiden itu mengakibatkan korban jiwa dan puluhan orang luka-luka. 

Ia menegaskan bahwa keselamatan transportasi harus menjadi prioritas utama, terutama dalam penanganan perlintasan sebidang yang selama ini dikenal sebagai titik rawan kecelakaan.

Peristiwa tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya dengan KRL di kawasan Stasiun Bekasi Timur sekitar pukul 20.55 WIB. Insiden diduga bermula dari pelanggaran di perlintasan sebidang Jalan Perlintasan Langsung (JPL) 85 sisi barat stasiun, ketika sebuah mobil taksi nekat melintas tanpa memperhatikan keselamatan dan tertemper kereta.

Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL yang berada di jalur terpaksa berhenti lebih lama untuk memastikan kondisi aman. Namun, dalam waktu berdekatan, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju kemudian menabrak rangkaian kereta di depannya, sehingga memicu kecelakaan yang lebih besar.

“Perlintasan sebidang ini sudah lama menjadi perhatian kami. Menuntaskan ribuan titik rawan di seluruh Indonesia adalah hal yang mendesak dan tidak bisa ditunda lagi,” ujar Hamka dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 29 April 2026.

Ia menilai, faktor ketidakdisiplinan pengguna jalan serta minimnya sistem pengamanan di sejumlah titik menjadi pemicu utama kecelakaan. 

Karena itu, Hamka mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari pemasangan rambu yang memadai, peningkatan sistem pengamanan, hingga percepatan pembangunan flyover dan underpass guna mengurangi perlintasan sebidang.

“Ini adalah pekerjaan rumah bersama. Keselamatan masyarakat tidak boleh ditawar,” tegasnya.

Selain itu, Hamka juga mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh dan objektif guna memastikan penyebab pasti kecelakaan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan ke depan.

“Investigasi harus dilakukan secara komprehensif agar kita mendapatkan akar masalah yang jelas dan bisa mencegah kejadian serupa terulang,” lanjutnya.

Ia turut menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dalam membenahi persoalan ini secara sistematis dan berkelanjutan.