Dugaan Pelanggaran Pemilu Tak Lakukan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dilaporkan ke DKPP

• 

• Berita

• Politik

Senin, 3 Februari 2025 - 22:28 WIB

Jakarta, VIVA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara dilaporkan ke Dewan Keamanan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI karena diduga melanggar aturan di Pemilu 2024. KPU Barito Utara diduga disinyalir 'main mata' dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. 

Dugaan pelanggaran aturan karena rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menggelar pemilihan suara ulang (PSU) tak dilaksanakan.

"Dalam tanda kutip, kami minta KPU Kabupaten Barito Utara tidak main mata, rekomendasi untuk PSU sudah dilayangkan Bawaslu tetapi tidak dilakukan,” kata praktisi hukum, Resmen Kadapi kepada wartawan Senin 3 Februari 2025.

Resmen menyampaikan rekomendasi tersebut diterbitkan usai dilaporkannya dugaan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara pada Pilbup 2024.

Bawaslu pun sudah mengeluarkan surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara nomor 226/PP.01.02/K.KH/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024 perihal pemilihan suara ulang (PSU).

Pelanggaran yang dimaksud yakni penambahan suara tanpa identitas atau pemilih yang tak membawa kartu tanda penduduk (KTP) saat melakukan pencoblosan, pada 14 Februari 2024.

"Jelas ada pelanggaran berupa calon pemilih yang datang ke TPS 04 di desa Melawaken Kecamatan Teweh Baru tidak membawa KTP elektronik atau biodata lainnya,” jelas Resmen.

Kemudian, Bawaslu Barito Utara disebut menilai insiden dugaan pelanggaran itu patut diperhitungkan adanya potensi penggunaan formulir Model C-Pemberitahuan-KWK oleh orang lain yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, atau daftar pemilih tambahan.

“Padahal dalam pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 ayat (1) butir a-c dan ayat (2) jelas dikatakan wajib membawa KTP elektronik atau biodata kependudukan dalam melakukan pemilihan suara,” sebut dia.

Resmen mengkritisi sikap KPU Barito Utara yang singkat dalam menelaah hukum yang dilayangkan Bawaslu. Sebab, cara KPU Barito Putra dianggap tak cermat dalam menentukan langkah. 

“Tanggal 3 Desember 2025 surat rekomendasi untuk melakukan PSU oleh Bawaslu keluar, tiba-tiba tanggal 4 Desember 2025 pukul 00.15 WIB KPU merilis hasil perhitungan Pilbup,” kata Resmen.

Sebelumnya, DKPP menggelar sidang pemeriksaan soal adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang diduga dilakukan ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara. Sidang digelar pada Kamis 30 Januari 2025.

Laporan dugaan pelanggaran etik itu teregister dengan perkara nomor 30-PKE-DKPP/I/2025. Dalam hal ini, Ketua KPU Barito Utara Siska Dewi Lestari, bersama anggota, Herman Rasidi, Lutfia Rahman, Paizal Rahman dan Roya Izmi Fitrianti menjadi pihak yang teradu.

Kemudian, pihak yang mengadukan yakni pasangan calon Bupati dan Wakil Barito Utara, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya, melalui kuasa hukumnya Andi Muhammad Asrun.

Selanjutnya, Asrun dalam persidangan di DKPP hari ini turut mempersoalkan keputusan KPU yang tidak melakukan pemungutan suara ulang (PSU). 

Padahal, Bawaslu sudah merekomendasikan untuk melakukan PSU di TPS 04 Malem Waken dan TPS 01 Kampung Melayu.

"Rekomendasi Bawaslu Kabupaten tidak dilaksanakan oleh KPU. Padahal tidak ada kewenangan untuk menolak, karena wajib hukumnya. Malah KPU ini, dia berdalih, dia membuat kajian hukum dalam rangka mengalahkan rekomendasi Bawaslu itu kesalahannya," ujar Asrun saat ditemui di kantor DKPP pada Kamis 30 Januari 2025.