Google Indonesia Buka Suara soal Sertifikasi Influencer

• 

• Bisnis

Rabu, 5 November 2025 - 19:45 WIB

Jakarta, VIVA – Country Director Google Indonesia Veronica Utami mengatakan YouTube Indonesia siap dilibatkan jika pemerintah ingin menggelar diskusi soal sertifikasi untuk pembuat konten (content creator) atau pemengaruh (influencer).

“Kita perlu untuk bicara intinya. Karena, kan, yang namanya content creator juga macam-macam jadi platformnya juga macam-macam. Kita bisa bahas dalam diskusi ya, kita bicara, kita diskusikan sama-sama,” ungkapnya di Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

Menanggapi adanya isu soal pemerintah yang kini sedang mengkaji aturan soal sertifikasi influencer, Veronica Utami menilai ide tersebut merupakan hal baik bagi media industri media konvensional, karena pembuat konten sudah dianggap menjadi suatu profesi yang dijalankan dengan serius.

Adanya wacana sertifikasi dinilainya dapat memberikan dampak positif pada ekosistem content creator. Individu-individu yang ingin menjadi kreator dapat mengetahui berbagai cara untuk memulai dan mendorong semua pihak untuk setidaknya mencapai standar minimal sesuai dengan yang disepakati.

“Ada standarisasi kemampuan minimal begitu ya, untuk bisa berhasil menjadi content creator. Tentunya bagaimana itu dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana keterlibatan platform itu adalah PR (pekerjaan rumah) yang perlu kita jajaki bersama. Itu menarik sekali, perlu digali lebih dalam,” katanya, berkilah.

Meski demikian, Veronica Utami mengaku sampai saat ini belum ada panggilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk pembahasan lebih lanjut.

Sebelumnya, Kemkomdigi sedang mengkaji kebijakan baru pemerintah China yang mewajibkan para pemengaruh atau influencer memiliki sertifikasi untuk bisa membuat konten terkait topik tertentu.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto mengaku masih melakukan diskusi dan analisis internal terkait aturan tersebut.

“Informasi ini masih baru jadi kami masih kaji dulu. Intinya, kami selalu memantau kebijakan negara-negara lain yang berkaitan dengan langkah dalam menjaga ekosistem digital," jelas dia.