Gubernur California soal Trump Kerahkan Pasukan Garda Nasional ke LA: Seperti Diktaktor Bukan Presiden

Washington, VIVA  – Gubernur California Gavin Newsom meminta pemerintahan Trump mencabut perintahnya untuk mengerahkan 2.000 pasukan Garda Nasional di Daerah Los Angeles. Newsom juga menyebut Trump melanggar hukum.

Newsom mengatakan bahwa Trump mencoba menciptakan krisis dan melanggar kedaulatan negara bagian California.

"Ini adalah tindakan seorang diktator, bukan seorang Presiden," tulisnya dalam sebuah posting di X.

Di lain sisi, Gedung Putih membantah pernyataan Newsom, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa semua orang melihat kekacauan, kekerasan, dan pelanggaran hukum, itu sebabnya Garda Nasional harus dikerahkan.

Sebelumnya, anggota Garda Nasional bersama dengan personel Departemen Keamanan Dalam Negeri, memukul mundur sekelompok demonstran yang berkumpul di luar gedung federal di pusat kota Los Angeles, seperti yang ditunjukkan dalam video.

Komando Utara AS mengatakan 300 anggota Garda Nasional California telah dikerahkan ke tiga wilayah di Los Angeles. Misi mereka terbatas pada perlindungan personel dan properti federal. 

Trump juga menyebut para demonstran sebagai gerombolan pemberontak yang brutal dan mengatakan bahwa ia memerintahkan para pejabat kabinetnya untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan guna menghentikan kerusuhan.

Berbicara kepada wartawan di New Jersey, ia mengancam akan melakukan kekerasan terhadap demonstran yang meludahi polisi atau pasukan Garda Nasional.

"Jika kita melihat adanya bahaya bagi negara dan warga negara kita, maka negara dan warga negara kita akan sangat, sangat kuat dalam hal penegakan hukum dan ketertiban," kata Trump, dikutip dari The Business Standard, Senin 9 Juni 2025.

FBI pun menawarkan hadiah US$ 50.000 untuk informasi tentang tersangka yang dituduh melemparkan batu ke kendaraan polisi di Paramount, serta melukai seorang petugas federal.

Meskipun Trump beretorika tentang demonstrasi, ia belum memberlakukan Undang-Undang Pemberontakan, undang-undang tahun 1807 yang memberi wewenang kepada presiden untuk mengerahkan militer AS guna menekan kejadian seperti kerusuhan sipil.

Ketika ditanya pada hari Minggu apakah ia mempertimbangkan untuk memberlakukan undang-undang tersebut, ia menjawab tergantung pada apakah ada pemberontakan atau tidak.