Gubernur Jateng Larang Kepala Daerah Bepergian selama Libur Nataru

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 10 Desember 2025 - 08:20 WIB

Semarang, VIVA – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menegaskan bahwa seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya tidak diperkenankan bepergian atau meninggalkan daerah selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini. Para kepala daerah diminta tetap berada di tempat untuk memastikan keamanan dan kesiapsiagaan penanganan bencana.

“Surat edaran dari Menteri Dalam Negeri untuk tidak meninggalkan tempat (wilayah) selama Nataru itu ada. Berlaku sampai selesai tahun baru,” ujar Ahmad Luthfi seusai mengikuti Rapat Koordinasi bersama Forkopimda Jawa Tengah terkait persiapan menghadapi Nataru, yang digelar di Gradhika Bhakti Praja, Senin (8/12/2025). 

Dalam kegiatan yang dihadiri para bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota se-Jawa Tengah tersebut, Luthfi menegaskan bahwa izin bepergian bagi kepala daerah dilarang, termasuk perjalanan ke luar negeri. Pengecualian hanya diberikan apabila terdapat kebutuhan dinas yang mendesak atau berkaitan langsung dengan koordinasi antardaerah.

Gubernur menyampaikan bahwa keberadaan kepala daerah sangat penting selama periode Nataru. Selain untuk memantau kondisi wilayah secara langsung, kehadiran mereka dibutuhkan agar bisa memberikan instruksi cepat jika terjadi situasi darurat.

Di sisi lain, Ahmad Luthfi juga meminta seluruh kepala daerah memperkuat langkah mitigasi bencana. Berdasarkan perkiraan cuaca BMKG, sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor selama libur Nataru.

Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan harus ditingkatkan agar kejadian bencana yang sebelumnya terjadi, seperti di Cilacap dan Banjarnegara yang menimbulkan korban jiwa, tidak terulang kembali.

“Kebencanaan sudah ada SOP, jadi setiap ada bencana semua bupati/wali kota akan menerapkan SOP namanya tanggap darurat. Pada saat tanggap darurat maka yang dilakukan membentuk Satgas,” jelasnya.

Satgas tanggap darurat yang dimaksud meliputi berbagai unsur, mulai dari pengungsian, pendidikan, infrastruktur, hingga kesehatan. Seluruhnya disiapkan untuk memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terstruktur. Termasuk di dalamnya unsur Tagana di tingkat desa yang telah menerima pelatihan khusus untuk bertugas saat bencana terjadi.