Mataram, VIVA - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal memiliki target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di Provinsi NTB pada 2029 nanti.
Lalu Iqbal menargetkan akan menghilangkan kemiskinan ekstrem yang masih terjadi sebanyak 2,04 persen di wilayah 3NTB. Targetnya, tahun ini Lalu Iqbal berupaya menyasar 40 desa dengan menggunakan Program Desa Berdaya Tranformatif dan Tematik.
"Target pendampingan sekitar 7.225 kepala keluarga. Nantinya ada pendamping yang disiapkan, saat ini proses seleksi tengah berjalan," ujar Lalu Iqbal dalam keterangannya, Jumat 24 Oktober 2025.
Lalu Iqbal menuturkan bahwa akar permasalahan sosial saat ini adalah kemiskinan. Kemudian, Pemprov NTB menyiapkan dua skema dalam pelaksanaan ?program Desa Berdaya.
"Termasuk di dalamnya memperkuat kemandirian masyarakat desa. Dengan 40 desa yang akan menjadi sasaran tahap pertama di tahun 2026," ucapnya.
Dua skema tersebut terdiri atas Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif. Kata Lalu Iqbal, skema tematik sasarannya yakni sebanyak 1.166 desa dan kelurahan di NTB.
"Implementasinya bisa dilakukan melalui dinas, bisa juga langsung oleh kepala desa," sebut Eks Dubes Indonesia untuk Turki.
Selanjutnya, skema kedua, kata Lalu Iqbal yakni Desa Berdaya Transformatif, akan difokuskan bagi 106 desa dengan penduduk miskin ekstrem. Desa Berdaya Transformatif ini akan dilakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan data Regsosek 2023 yang akan disempurnakan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) khususnya desil 1.
"Dari situ kita bisa mengetahui permasalahan di setiap desa," jelasnya.
Lalu Iqbal menambahkan, bahwa verifikasi tersebut akan menjadi dasar intervensi program, baik dalam bentuk perlindungan sosial bagi warga yang belum menerima bantuan, maupun pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau mata pencaharian.
?"Perlindungan dan pemberdayaan ini akan berjalan bersamaan, supaya masyarakat benar-benar bisa keluar dari kemiskinan ekstrem," lanjutnya.
?Lalu Iqbal pun memastikan upaya tersebut bisa berjalan secara kolaboratif. Pemprov NTB akan mengorkestrasi seluruh stakeholder pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, kabupaten/kota, mitra pembangunan, lembaga filantropi, hingga perusahaan swasta agar terlibat dalam program ini.
"Potensi sumber daya pembangunan yang menyebar di berbagai pihak itu akan kita dorong agar fokus menyelesaikan masalah di desa transformatif maupun tematik," katanya.
Halaman Selanjutnya
?Setiap desa yang masuk dalam program ini diproyeksikan menerima alokasi antara Rp 300 juta sampai Rp 500 juta per desa, namun penyalurannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan kesiapan desa.?

2 days ago
6









