Hasto PDIP Ungkap Demokrasi RI Alami Kemunduran, Ini Alasannya

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 4 September 2026 - 11:58 WIB

Yogyakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti kemunduran demokrasi (democratic backsliding) dan mengingatkan ancaman populisme otoriter yang berkembang di berbagai negara. Untuk memperkuat ketahanan demokrasi, Hasto menawarkan lima agenda strategis yang antara lain menekankan supremasi hukum, pelembagaan partai politik, hingga penguatan masyarakat sipil.

Hal tersebut disampaikan Hasto saat memberikan keynote address bertajuk “Democracy in the Age of Authoritarian Populism: Strategy through Party Institutionalization” dalam pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia sekaligus 9th CALD Party Management Workshop di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat, 4 September 2026.

Forum internasional yang diinisiasi Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), berkolaborasi dengan PDI Perjuangan dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia tersebut diikuti puluhan delegasi dari berbagai negara.

Menurut Hasto, fenomena populisme otoriter kerap menggunakan bahasa dan sentimen kerakyatan untuk memperoleh dukungan. Namun, dalam praktik kekuasaan, fenomena tersebut justru dapat melemahkan institusi demokrasi, menekan kebebasan pers, serta menjauhkan penegakan hukum dari rasa keadilan.

Hasto secara khusus menyinggung dinamika demokrasi Indonesia dan Pemilu 2024.

“Kedaulatan rakyat adalah inti dari jiwa PDI Perjuangan. Apa yang terjadi pada Pemilu 2024 di Indonesia adalah puncak kemenangan bagi populisme otoriter yang dibangun secara bertahap, khususnya sejak periode kedua Jokowi. Norma-norma demokrasi dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan demokrasi mengalami kemunduran (backsliding),” tegas Hasto.

Hasto mengatakan kemunduran demokrasi dapat terjadi ketika partai politik gagal menjalankan perannya sebagai penjaga gerbang (gatekeepers) demokrasi. Dalam kondisi demikian, menurutnya, kekuasaan berisiko semakin terkonsentrasi dan tersandera kepentingan oligarki.

“Kita sedih dengan realitas ini, namun ini adalah kritik bagi kita semua untuk memastikan demokrasi bekerja dan rakyatlah yang berdaulat,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus membangun resiliensi demokrasi, Hasto menawarkan lima agenda strategis yang berangkat dari pengalaman empiris pelembagaan PDI Perjuangan.

Pertama, Strategi Seluruh Lapisan Masyarakat (Whole-of-Society Strategy). Strategi ini menempatkan partisipasi warga negara yang bebas dan aman sebagai fondasi demokrasi. Pada saat bersamaan, lembaga negara harus bekerja secara netral dan akuntabel serta mencegah pemusatan kekuasaan, korupsi, disinformasi, dan personalisasi kekuasaan pada figur tertentu.