India Pasang Target Gila: Tarik Rp13.000 Triliun Investasi Pusat Data

• 

• Bisnis

Senin, 9 Maret 2026 - 13:09 WIB

Jakarta, VIVA - India baru-baru ini mengumumkan pembebasan pajak selama dua dekade bagi perusahaan teknologi asing yang menggunakan pusat data di negara Asia Selatan itu untuk menyediakan layanan bagi pelanggan di luar negeri.

Namun, pembebasan tersebut tidak berlaku untuk layanan yang diberikan kepada klien di India, yang tetap akan dikenakan pajak.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya India untuk menarik investor ke sektor infrastruktur digitalnya yang berkembang pesat dan menjadikannya pusat global untuk kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan.

Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi sebelumnya telah meluncurkan berbagai insentif, seperti memberikan status infrastruktur bagi pusat data untuk mempercepat pengembangannya. Beberapa pemerintah negara bagian juga telah melonggarkan aturan penggunaan lahan.

Bulan lalu, New Delhi menjadi tuan rumah sebuah KTT AI global, yang mempertemukan tokoh-tokoh yang membentuk masa depan teknologi tersebut, seperti Sam Altman dari OpenAI, Sundar Pichai dari Google, dan Dario Amodei dari Anthropic.

Acara ini menunjukkan bahwa India ingin suaranya didengar terkait dampak AI terhadap negara berkembang dan mengenai siapa yang menentukan bagaimana AI dibangun dan digunakan.

Kawasan Asia Pasifik diproyeksikan akan menarik sekitar US$800 miliar (Rp13.591 triliun) investasi pusat data pada 2030, menurut firma konsultan Deloitte. New Delhi ingin menarik porsi besar dari aliran modal tersebut.

Konglomerat India seperti Reliance Industries Ltd., yang dipimpin orang terkaya Asia Mukesh Ambani, serta Adani Enterprises dan Tata Group, juga telah membuat komitmen investasi miliaran dolar untuk membangun infrastruktur AI nasional—sebagian bekerja sama dengan raksasa teknologi Amerika Serikat (AS).

Investasi tersebut diharapkan dapat memposisikan India sebagai pemimpin global dalam AI dan komputasi awan serta menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Namun, Direktur Internet Freedom Foundation, Apar Gupta, mengatakan bahwa pusat data tidak sama dengan kepemimpinan AI.

"Mereka menambah server dan penyimpanan, bukan kemampuan untuk membangun dan mengendalikan AI tingkat lanjut,” katanya, seperti dikutip dari situs DW, Senin, 9 Maret 2026. Gupta khawatir India terlalu fokus membangun infrastruktur sambil mengabaikan area penting lainnya.