IPPGA Group Rilis The Indonesia PPGA Playbook, Jadi Fondasi Awal Peta Kerja Profesi PPGA

• 

• Bisnis

Kamis, 27 Agustus 2026 - 15:05 WIB

Jakarta, VIVA – Indonesia Public Policy & Government Affairs (IPPGA) Group resmi meluncurkan The Indonesia PPGA Playbook: Navigating Power, Policy, and Politics in Southeast Asia’s Most Complex Democracy. Yaitu, sebuah kerangka kerja yang dirancang sebagai fondasi awal pengembangan profesi Public Policy & Government Affairs (PPGA) di Indonesia.

Arief Budiman, praktisi Public Policy & Government Affairs mengungkapkan, Playbook ini memetakan pengetahuan, keterampilan, dan kerangka kerja yang dibutuhkan praktisi PPGA dalam membaca dinamika kebijakan, politik, kekuasaan, serta kepentingan bisnis di Indonesia. Playbook ini akan terus dikembangkan melalui peer review dan kolaborasi dengan praktisi serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk dari kalangan pemerintahan dan bahkan politik.

“Profesi ini sudah terlalu lama menjadi kepraktisian tanpa peta. Kami tidak ingin membangunnya sendiri. Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama universitas, pemerintah, dan para praktisinya sendiri agar profesi PPGA dapat berkembang secara lebih kuat di Indonesia,” ujar Arief dikutip dari keterangannya, Kamis, 27 Agustus 2026.

Menurut Arief, keterlibatan dunia akademik penting untuk membangun legitimasi keilmuan sekaligus regenerasi profesi. PPGA, katanya, bukan sekadar fungsi pendukung yang bekerja ketika persoalan muncul, melainkan kapabilitas strategis yang harus bekerja jauh sebelum risiko maupun persoalan terjadi.

“Regenerasi adalah agenda yang tidak bisa ditunda. Kita perlu memastikan generasi berikutnya mengenal profesi ini, dan universitas adalah titik temu paling strategis untuk itu,” tambahnya.

Lebih lanjut Dalam paparannya, Arief menjelaskan bahwa fungsi PPGA bertumpu pada lima pilar yang saling terintegrasi: Profitability, Certainty, Security, Continuity, dan Stability. Productivity dan Profitability (Business) menjadi jangkar, dengan menempatkan PPGA sebagai fungsi yang berkontribusi terhadap keberlangsungan bisnis dan kondusivitas iklim usaha.

Certainty (Public Policy) menuntut pemahaman terhadap arah dan dinamika kebijakan pemerintah, proses legislasi dan regulasi, hingga perencanaan pembangunan. Lalu Security (Legal) berfungsi melindungi perusahaan dari risiko hukum, sosial, dan politik yang dapat mengganggu operasional maupun investasi.

Kemudian, Continuity (Corporate Communications & Diplomacy) membangun reputasi dan hubungan jangka panjang dengan publik serta pemangku kepentingan pemerintahan. Sementara Stability (Politics) menuntut kemampuan membaca dinamika politik nasional dan lokal, kepentingan aktor pemerintahan, serta perkembangan politik-ekonomi global yang berdampak pada bisnis.