IPW Minta Kasus Dugaan Penipuan Rp 58,5 Miliar Seret Kombes F Diusut Tuntas

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 27 Agustus 2026 - 15:44 WIB

Jakarta,VIVA – Indonesia Police Watch (IPW) meminta Bareskrim Polri menangani secara profesional dan akuntabel laporan dugaan penipuan dan/atau penggelapan investasi pertambangan emas senilai Rp58,5 miliar yang dilaporkan seorang investor asal Malaysia terhadap perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes) berinisial F. Laporan tersebut diketahui diterima Bareskrim Polri pada 20 Agustus 2026. 

Dalam laporan itu, status F sebagai anggota Polri aktif disebut menjadi salah satu faktor yang membuat investor percaya untuk menanamkan modal dalam investasi pertambangan emas tersebut.

Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan laporan tersebut harus ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan yang profesional sehingga hak pelapor tetap mendapatkan perhatian. 

Namun, ia juga mengingatkan agar proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang dilaporkan. "Harus dilakukan pemeriksaan yang profesional dan akuntabel," kata Sugeng, di Jakarta, dikutip Kamis 27 Agustus 2026.

Menurut Sugeng, penyidik Mabes Polri perlu memastikan seluruh materi laporan diperiksa secara objektif. Penanganan perkara tersebut dinilai penting bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum kepada pelapor, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

"Apa yang dilaporkan harus dilayani melalui satu proses pemeriksaan yang profesional," ujarnya.

Sugeng menegaskan, status F sebagai anggota Polri tidak boleh membuat proses pemeriksaan berbeda dengan perkara lainnya. Sebaliknya, perkara tersebut harus ditangani secara transparan dan berdasarkan alat bukti yang tersedia.

Di sisi lain, Sugeng mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, laporan dugaan penipuan dan/atau penggelapan tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan melalui proses penyidikan sesuai ketentuan hukum.

"Pada sisi lain, dikedepankan juga asas praduga tak bersalah," kata Sugeng.

Sugeng juga menilai perkara tersebut memiliki dimensi yang lebih luas karena menyangkut kepercayaan publik dan kehormatan institusi Polri. Apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup mengenai dugaan tindak pidana, penyidik menurutnya harus mengambil langkah hukum sesuai prosedur.

"Kepercayaan publik dan juga kehormatan institusi Polri menjadi taruhan," ujarnya.

Ia menjelaskan, apabila penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang menunjukkan adanya dugaan penipuan, perkara tersebut semestinya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.