4 hours ago
2
Jakarta, VIVA - Pemerintah RI diminta bisa mengantisipasi dampak dari eskalasi menamas di Timur Tengah antara Iran vs Israel yang melibatkan langsung Amerika Serikat (AS). Pemerintah diminta jangan meremehkan dampak konflik yang berdampak terhadap global itu.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PKB yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR, M. Hanif Dhakiri. Dia mengingatkan agar pemerintah tak meremehkan dampak ekonomi.
Menurut dia, ketegangan geopolitik itu berpotensi menimbulkan guncangan serius terhadap ekonomi global. Hal itu nanti bisa berdampak sistemik ke Tanah Air.
Bagi Hanif, konflik Israel vs Iran bukan sekadar konflik regional. "Ini adalah guncangan geopolitik yang bisa memicu krisis energi global, memperlemah rupiah, mendorong inflasi, dan memperbesar beban fiskal. Pemerintah harus memiliki skenario krisis yang terukur,” kata Hanif di Jakarta, Senin, 23 Juni 2025.
Hanif pun menyinggung lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus angka USD 100 per barel. Ia menyebut kondisi itu sebagai sinyal bahaya pertama.
Serangan rudal Iran menghancurkan bangunan di Tel Aviv, Israel
Photo :
- AP Photo/Baz Ratner
Pun, ia mengingatkan sebagai negara pengimpor minyak, RI sangat rentan terhadap tekanan harga energi yang tinggi. Kondisi itu dapat berdampak pada lonjakan subsidi energi dan memperlebar defisit anggaran negara.
“Kita menghadapi risiko ganda. Nilai tukar rupiah bisa tertekan karena penguatan dolar AS. Sementara beban subsidi energi melonjak," ujar eks Manteri Ketenagakerjaan itu.
"Jika tidak diantisipasi, tekanan ini bisa mengguncang APBN 2025 dan memukul daya beli masyarakat,” lanjut Hanif.
Kemudian, ia juga mendorong pemerintah segera menyesuaikan asumsi makroekonomi dalam penyusunan RAPBN 2025. Ia bilng pentingnya penguatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.
Lebih lanjut, dia menambahkan pentingnya langkah diplomatik dan strategi jangka menengah untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada impor.
“Stabilitas global memang di luar kendali kita. Tapi menjaga ketahanan nasional, mencakup ketahanan ekonomi, energi, dan pangan, adalah tanggung jawab kita bersama," tuturnya.
"Jangan sampai kita hanya bersikap reaktif. Kita harus punya rencana darurat sejak sekarang,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
“Kita menghadapi risiko ganda. Nilai tukar rupiah bisa tertekan karena penguatan dolar AS. Sementara beban subsidi energi melonjak," ujar eks Manteri Ketenagakerjaan itu. "Jika tidak diantisipasi, tekanan ini bisa mengguncang APBN 2025 dan memukul daya beli masyarakat,” lanjut Hanif.
