Istana Buka Suara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet Merah Putih

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 10 Agustus 2026 - 14:36 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kembali memastikan Presiden Prabowo Subianto belum memiliki rencana untuk merombak susunan Kabinet Merah Putih.

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo ketika ditanya mengenai pengisian jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) serta Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang kini masih kosong.

"Belum, belum. Sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle," kata Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden dalam jumpa pers seusai rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 10 Agustus 2026.

Menurut Prasetyo, apabila Presiden nantinya memutuskan melakukan reshuffle kabinet, prioritas pertama ialah mengisi posisi pemerintahan yang masih belum memiliki pejabat.

Jabatan Wamenimipas kosong setelah Silmy Karim terseret perkara dugaan korupsi. Silmy ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan pemerasan pada Juni 2026.

Sementara posisi Wamentan ditinggalkan Sudaryono setelah ia dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional (BGN).

Sudaryono dilantik sebagai Kepala BGN pada akhir Juli 2026 untuk menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri. Setelah menerima jabatan tersebut, Sudaryono menyatakan tidak akan mempertahankan posisi Wamentan demi menghindari rangkap jabatan.

Sampai saat ini, pemerintah belum menunjuk pengganti untuk kedua posisi wakil menteri tersebut.

Sebelumnya, Prasetyo juga telah menyampaikan bahwa belum ada keputusan Presiden untuk melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Hal tersebut disampaikan meski evaluasi terhadap kinerja menteri dan pejabat pemerintahan terus dilakukan.

Saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 21 Juli 2026, Prasetyo mengatakan evaluasi dan pengawasan terhadap jajaran kabinet merupakan proses rutin.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai program pemerintahan berjalan sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

“Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa proses evaluasi atau pengawasan itu tidak selalu kemudian berujung dengan adanya reshuffle,” kata dia.

Prasetyo menjelaskan Presiden memiliki sejumlah parameter dalam menilai kinerja kementerian maupun pejabat yang berada di dalamnya.

Penilaian dilakukan melalui koordinasi, pemantauan, serta pemberian masukan secara berkala kepada jajaran pemerintahan.

Selain hasil kerja dan pencapaian target, komunikasi publik para menteri juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam evaluasi.