Istana Ingatkan Soal Rencana Demo 27 Agustus: Harus Sesuai Aturan yang Berlaku

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 26 Agustus 2026 - 11:13 WIB

Jakarta, VIVA – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Muhammad Qodari menegaskan, pemerintah menghormati rencana aksi unjuk rasa sejumlah kelompok masyarakat di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Qodari menyebut penyampaian pendapat melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Pemerintah, kata dia, tidak memandang aksi tersebut sebagai sesuatu yang khusus maupun spesial selama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Qodari saat ditemui di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026), ketika ditanya mengenai rencana aksi masyarakat yang akan digelar pada Kamis besok.

“Pertama, kita negara demokrasi, ya. Jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku,” ujarnya.

“Jadi, saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo, dan yang lain-lain, itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah, ya sering terjadi. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial,” lanjut dia.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah rencana sejumlah aliansi dan kelompok relawan menggelar aksi di Jakarta dengan membawa tuntutan yang berbeda-beda.

Sedikitnya terdapat tiga kelompok yang telah menyatakan akan melakukan aksi pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang membawa aspirasi masyarakat dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kemudian Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4), yang berasal dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Selain itu, terdapat Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), yang terdiri atas 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Kelompok ini mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia dalam aksi yang akan digelar di Jakarta.

Dengan adanya sejumlah kelompok tersebut, aksi 27 Agustus diperkirakan menjadi ruang penyampaian berbagai aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa hak menyampaikan pendapat tetap harus dijalankan dalam koridor aturan. Pemerintah juga tidak memberikan perlakuan khusus terhadap aksi tersebut dan memandang demonstrasi sebagai bagian dari dinamika negara demokrasi. 

tvOnenews/Abdul Gani Siregar