JakLingko Diusulkan Tak Lagi Gratis, Tarif Mikrotrans Berpotensi Naik Jadi Rp2.000 per Perjalanan

• 

• Berita

• Metro

Rabu, 8 Juli 2026 - 20:15 WIB

Jakarta, VIVA – Layanan Mikrotrans JakLingko yang selama ini dapat dinikmati secara gratis berpotensi mengalami perubahan tarif. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan agar penumpang dikenakan tarif sebesar Rp2.000 untuk setiap perjalanan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem transportasi publik di Ibu Kota.

Usulan tersebut disampaikan Ketua DTKJ periode 2026–2029, Sugihardjo. Menurutnya, penerapan tarif pada layanan Mikrotrans tidak hanya berkaitan dengan aspek pendapatan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas data penumpang yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

"Kalau hanya untuk jarak dekat hanya naik Mikrotrans itu tarifnya Rp2.000. Kita mengusulkan Rp2.000," ujar Sugihardjo.

Apabila usulan tersebut diterapkan, maka layanan Mikrotrans JakLingko yang sebelumnya gratis akan berubah menjadi layanan berbayar dengan tarif tunggal Rp2.000 untuk satu kali perjalanan.

DTKJ Nilai Tarif Baru Dapat Tingkatkan Akurasi Data

Sugihardjo menjelaskan, selama layanan Mikrotrans masih digratiskan, operator tetap memiliki target operasional yang harus dipenuhi, baik dari sisi jumlah penumpang maupun kilometer perjalanan.

Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memunculkan praktik penyalahgunaan kartu elektronik oleh oknum tertentu. Salah satunya dengan melakukan tap kartu berulang kali agar jumlah penumpang yang tercatat terlihat lebih tinggi.

Akibatnya, data penggunaan layanan dinilai tidak sepenuhnya menggambarkan jumlah penumpang yang sebenarnya.

"Selama ini kan dalam kontrak antara TransJakarta dan operator itu juga ada target untuk kilometer tempuh, ada target untuk jumlah penumpang. Nah kaitan dengan ini waktu gratis misalnya jumlah penumpangnya kurang, saya jadi operator, 'Waduh nanti enggak mau target kena potong nih. Udah saya tapping-tapping sendiri aja supaya target terpenuhi'," kata Sugihardjo.

Menurutnya, apabila setiap perjalanan dikenakan tarif Rp2.000, praktik tersebut akan jauh lebih sulit dilakukan karena setiap transaksi memerlukan pembayaran.

"Nah nanti dengan Rp2.000 kira-kira saya mau tapping-tapping enggak? Ya kan masa duit saya habis dong. Nah jadi datanya lebih riil," ujarnya.

Dengan demikian, data jumlah penumpang yang tercatat diharapkan menjadi lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan layanan transportasi publik.